Gubernur Sumut Beberkan Alasan Pencopotan Kadis PUPR
- BS Putra/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi blak-blakan menyampaikan alasan kenapa dirinya, mencopot Bambang Pardede dari jabatannya, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Mantan Pangkostrad ini, mengungkapkan bahwa pencopotan Bambang Pardede, tidak lepas dengan kinerja yang dinilai buruk terkait dengan apa dilakukan selama ini.
Termasuk, progres pembangunan dan perbaikan infrastruktur atau disebut mega proyek Rp 2,7 triliun berjalan lambat. Namun, Gubernur Edy mengatakan penonaktifan Kepala Dinas dalam pemerintahan, hal yang biasa. Sehingga jangan sampai di politisir.
"Masalah kinerja, sehingga beliau meletakkan jabatannya demikian, tak usah terlalu di politisir, ini masalah kinerja untuk kesejahteraan rakyat," ucap Gubernur Edy, kepada wartawan, Senin 22 Mei 2023.
Pasca pencopotan Bambang dari jabatannya, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengatakan pihaknya akan melakukan open biding untuk melakukan lelang jabatan mengisi kekosongan Kadis PUPR Sumut.
"Untuk Eselon 2, itu ada open biding ada di bentuk tim. Nanti pasti ribut lagi yang tak lulus. Biasanya ribut, agar tidak ribut, kalau takut tak lulus. Jangan ikut tes, yang berani ikut bertanding dan tes, pastikan Anda mampu," jelas Gubernur Edy.
Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede dicopot oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terkait kinerja buruk pembangunan strategi infrastruktur atau disebut proyek Rp 2,7 triliun.
Surat Keputusan pembebastugasan Bambang Pardede ditandatangani oleh Edy Rahyamadi pada Rabu sore, 17 Mei 2023. Dimana hari yang sama, Presiden RI Joko Widodo mengecek jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
"Dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kadis PUPR," sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin saat dikonfirmasi VIVA, Jumat sore, 19 Mei 2023.
Mantan Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede.
- BS Putra/MEDAN VIVA
Karena hari Kamis 18 Mei 2023, libur. SK pencopotan Bambang Pardede baru diserahkan pada Jumat 19 Mei 2023. Safruddin mengatakan SK itu, diserahkan melalui Sekretaris Dinas PUPR Sumut.
"SK (pencopotan) diserahkan kepada Bambang melalui sekretaris," tutur Safruddin.
Safruddin menjelaskan bahwa Gubernur Sumut, menunjuk Marlindo Harahap Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut, hingga ditetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.
Safruddin secara buka-bukaan mengungkapkan pencopotan Bambang dari Kadis PUPR Sumut, tidak lepas kinerja kurang baik terkait mega proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan Dinas PUPR saat ini, senilai Rp 2,7 Triliun.
"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," jelas Safruddin.
Untuk diketahui pengerjaan mega proyek tersebut, tengah berjalan dilakukan PT Waskita Karya bersama KSO. Sedangkan, progres dikerjakan baru 38,08 persen.
