Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Alasan Pj Gubernur Sumut Hassanudin menunjuk Mulyono sebagai Plt Kadis PUPR Sumut, dinilai mampu menyelesaikan proyek multiyears Rp2,7 triliun yang saat ini berjalan.

Perpanjangan kontrak proyek Rp 2,7 triliun tidak mencapai target ditentukan pada tahun 2023, lalu kontrak dilanjutkan 210 hari kedepan, pada 2024 dan ini menjadi sorotan.

Meski sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Kadis PUPR kepada Pj Gubernur Sumut, tidak otomatis berhenti begitu saja, ada proses secara administrasi.

Marlindo Harahap menjelaskan bahwa surat pengunduran diri itu, sudah disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, pada pertengahan Desember 2023.

Gubernur Edy menegaskan perubahan jabatan merupakan tuntutan organisasi, bukan keinginan pimpinan. Dia menjelaskan ada tim yang menilai kinerja pejabat.

Seleksi jabatan Kadis PUPR Sumut tersebut, Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II dengan melalui proses open bidding. Pendaftaran seleksi ini, sudah diumumkan.

Sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi Beton Aspal atau Hotmix.

Pencopotan Bambang Pardede tidak lepas dengan kinerjanya yang dinilai buruk terkait dengan apa dilakukan selama ini. Termasuk, progres pembangunan proyek Rp2,7 triliun.

Usai menerima surat keputusan (SK) pencopotan itu Bambang mengaku sempat bertemu dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan mengucapkan terima kasih atas amanah diberikan.

rekomendasi pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya, sudah disampaikan sejak rapat paripurna DPRD Sumut pada pandangan akhir LKPJ APBD dan LPjP APBD tahun 2022 lalu.

Surat Keputusan pembebastugasan Bambang Pardede ditandatangani oleh Edy Rahyamadi pada Rabu sore, 17 Mei 2023. Saat Presiden Joko Widodo mengecek jalan rusak di Labura.