Puluhan Petani Tanjung Jabung Barat Jambi Desak KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi Bupati

Aksi demontrasi puluhan petani dari Kecamatan Merlung dan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, didepan Gedung KPK.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA

VIVA Medan - Petani dari Kecamatan Merlung dan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki laporan soal dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, dalam penyelesaian pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKM).

Meski Bacalon Bupati Batubara Zahir Ditangkap, DPP PDIP: Tidak Hentikan Proses Pencalonan

Desakan tersebut dilakukan puluhan petani yang datang langsung dan mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI, Senin 15 Juli 2024. Aksi tersebut massa membawa spanduk meminta KPK menangani kasus yang mereka laporkan.

"Kepada KPK RI, mohon tuntaskan dugaan gratifikasi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi terkait pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKM) PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS)," tulis spanduk tersebut.

KPK Bakal Minta Keterangan Kaesang Soal Jet Pribadi, Bobby Nasution: Emang Pejabat Publik

Koordinator Aksi Dedi Ariyanto, yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Imam Hasan dari Desa Badang, menyuarakan bukti yang dimiliki petani atas dugaan yang mereka layangkan.

"Kami menduga adanya persekongkolan atau kolusi terkait penyelesaian konflik antara masyarakat 9 desa dengan PT. DAS. Upaya ini meloloskan pola penyelesaian yang seharusnya sejalan dengan hasil kesepakatan rapat POKJA Kemenkopolhukam menjadi pola bantuan usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (Rp12.377.630 per Ha untuk 1.777,4 Ha). Dugaan kami atas persekongkolan tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi," ungkap Dedi.

Penangkapan Zahir Dikaitkan dengan Pilgub Sumut, Bobby Nasution: Hubungannya sama Saya Apa

Massa mendesak KPK ungkap dugaan gratifikasi Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat.

Photo :
  • Tangkapan Layar/VIVA Medan

Dedi menyampaikan bahwa aksi petani ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada KPK untuk bekerja cepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

"Sebelumnya kami telah melakukan pengaduan atas dugaan gratifikasi pada 13 Desember 2023. Namun, lambatnya respon dari KPK membuat seakan kasus ini tidak ditindaklanjuti dan hanya dijadikan bantal tidur saja," tambahnya.

Dedi mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti aduan mereka.

"Setelah kami selesai menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami hari ini, kami meminta KPK untuk segera menindaklanjuti aduan kami," tegas Dedi.

Meskipun dalam aksi ini sempat terjadi adu mulut antara massa demonstrasi dan pihak kepolisian, namun pada akhirnya aksi berakhir dengan damai.

"Iya, tadi sempat terjadi kerusuhan dengan pihak kepolisian karena sebelumnya diinformasikan bahwa pegawai KPK akan menemui kami. Namun, karena adanya miskomunikasi, menyebabkan massa memanas dan terjadi adu mulut dengan pihak kepolisian, tetapi tidak berlangsung lama dan aksi hari ini berakhir damai," kata Dedi kepada media.

Dedi juga mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berjanji akan segera memproses aduan mereka serta kepada kepolisian yang telah mengawal aksi mereka.

"Kami juga berterima kasih kepada KPK yang berjanji akan sesegera mungkin memproses aduan kami dan juga terima kasih kepada kepolisian yang telah mengawal aksi kami," tutup Dedi.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya petani, semakin berani untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan. Mereka berharap bahwa KPK dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi di daerah mereka.