Gubernur Edy Diskusi dengan Forum Wartawan Sumut Bahas Perekonomian Daerah
- BS Putra/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Jurnalis memiliki peran penting sebagai penyebar informasi dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah. Termasuk mendorong percepatan serapan anggaran keseluruhan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara.
Hal itu, disampaikan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat Diskusi dengan Forum Wartawan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin 27 Maret 2023. Ia menjelaskan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Pemda di Sumut sebesar Rp60,1 triliun.
Kemudian, terdiri dari Rp14,2 triliun APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Rp45,9 triliun total APBD Kabupaten/Kota. Namun, per Februari 2023 realisasi anggaran Pemda se-Sumut masih Rp1,4 triliun (10%).
“Normalnya, realisasi sekitar Rp1,1 triliun per bulan, akhir Februari harusnya sudah mencapai Rp2,2 triliun, peran kalian (wartawan) penting di sini, menuntut realisasi anggaran karena putaran uang di masyarakat masih kecil kalau seperti ini,” jelas Edy Rahmayadi.
Edy Rahmayadi berharap, wartawan dan Pemprov Sumut bekerja sama dalam membangun Sumut. Salah satu yang terpenting menurutnya, wartawan berperan mengedukasi masyarakat, terutama terkait kebijakan-kebijakan Pemprov Sumut.
“Misi kita kan sama, menyejahterakan masyarakat, karena itu perlu kerja sama yang baik. Kalian juga punya misi mengedukasi masyarakat, edukasi masyarakat sehingga mereka paham, sebelum protes keras kepada pemerintah,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus.
Selain itu, Edy Rahmayadi berpesan kepada wartawan untuk terus berupaya membangun Sumut. “Saat ini kita masih kesulitan, ini yang harus diperbaiki, kalau tidak bisa kasihan anak cucu kita,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut Zulkifli Harahap mengatakan, saat ini wartawan butuh kemudahan mengakses informasi kepada OPD. Hal ini penting untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Kalau keterbukaan Pak Gubernur tentu kita akui, misalnya terkait proyek jalan Rp2,7 triliun yang dijelaskan dengan gamblang dan sangat jelas, tetapi untuk OPD tidak semua terbuka seperti Bapak, kami masih kesulitan mengakses informasi OPD Bapak,” kata Zulkifli Harahap, pada acara yang juga dihadiri beberapa OPD Pemprov Sumut tersebut.
