Pemprov Sumut Jaga Pergerakan Komoditas Pangan

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri.
Sumber :
  • Dok Pemprov Sumut

VIVA Medan - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin menyatakan komitmennya menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memantau dan melakukan intervensi terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan, dan sekaligus memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil.

Pemprov Sumut Terus Tingkatan Digitalisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

“Kita siap menjalankan arahan Bapak Mendagri bagaimana menjaga pergerakan komoditas pangan, seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, telur dan daging ayam ras," kata Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruangan Sumut Smart Province, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin 29 April 2024.

Menurutnya, dalam menjaga pergerakan komoditas pangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan kerja sama anatar daerah, dengan cara menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit, dari daerah surplus.

Pemprov Sumut Luncurkan Bus Perizinan, Berusaha Semakin Mudah dan PAD Meningkat

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat mengatakan, komoditas pangan yang menjadi perhatian adalah bawang merah yang naik di 314 Kabupaten/Kota dari 512 Kabupaten/Kota. Kemudian daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.

“Ini terkait masalah pakan (jagung) yang saat ini kita panen raya jagung, namun karena cuaca masih menunggu pengeringan agar bisa diditribusikan ke peternak, agar harga jagung dapat dikendalikan dan itu akan berimbas kepada harga telur ayam ras dan dading ayam ras,” kata Mendagri.

Pj Gubernur Sumut Tepis Isu Proyek Rp 2,7 Triliun Distop: Tetap Jalan

Selain itu, juga disampaikan, di beberapa daerah terjadi kenaikan bawang merah dan harga cabai, karena persolan pendistribusian. Hal ini perlu kerja sama antardaerah untuk memasok dari daerah surplus ke daerah minus. Karenanya para Kepala Daerah baik Bupati/Walikota dan Gubernur, serta stakeholder terkait, diharapkan untuk terus menjaga pergerakan harga-harga pangan.

“Setiap daerah cek, lakukan langkah-langkah sesuai problema masing-masing, bantu masyarakat untuk tidak kekurangan pangan dan harga terjangkau. Walau tingkat inflasi nasional pada angka relatif terkendali, yaitu 3,05% (y-on-y) namun harus diwaspadai, karena kenaikan dari bulan ke bulan (m-to-m) Februari – Maret 2024 masih sebesar 0,52%,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title