Bobby-Surya Pamer Perencanaan Pembangunan, Edy-Hasan: Lampu Pocong Baik? Jangan Bodohi Rakyat
- Fanpage Bobby Nasution
VIVA Medan - Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1, Surya memaparkan dalam mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepostisme (KKN), harus bentuk dengan perencanaan dan sistem yang baik. Sehingga pembangunan bisa dilakukan secara merata.
Hal itu, disampaikan Surya didampingi Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution dalam debat publik ketiga, berlangsung di Tiara Convention Hall di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu malam, 13 November 2024.
"Transparan ini perlu untuk bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa kita punya program dan kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu terus harus kita tingkatkan seperti pengadaan barang jasa e-katalog dan informasi keuangan dan penguatan PPID setelah aktif penguatan perilaku anti KKN," jelas Surya.
Kemudian, Bobby-Surya terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2025-2030, berjanji akan menghilangkan praktik, kemudian tidak ada jual beli jabatan.
"Dan pendampingan dari lembaga aparatur pemerintah seperti kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa," sebut Surya.
"Kepada seluruh OPD kita minta untuk pendampingan dari aparat penegak hukum kemudian partisipasi masyarakat tetap kita harapkan sebagai kontrol melalui kanal-kanal layanan dan aduan masyarakat. Pencegahan ini harus terus lebih dikuatkan demikian terima kasih," tutur Surya.
Menanggapi pernyataan, Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Hasan Basri Sagala mengungkapkan setuju dalam pemerintahan harus ada perencanaan yang dilakukan dengan baik.
"Itu bagaimana Pak, tadi Pak Bobby mengatakan pembangunan harus pakai perencanaan yang baik, pembangunan harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik, setuju," ucap Hasan.
Didampingi Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi. Lanjut, Hasan langsung memberikan sindiran telak, dengan mempertanyakan perencanaan pembangunan lampu pocong, di Kota Medan. Yang dinilai perencanaan kegagalan dilakukan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan saat ini.
"Pertanyaannya apakah pelaksanaan program lampu pocong itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik? Kedua berkaitan dengan KKN Pak Edy Rahmayadi 5 tahun beliau menjabat tidak pernah satupun lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang memanggil Pak Edy Rahmayadi," kata Hasan.
"Pak jangan bohongi rakyat jangan bodohi rakyat. Kita mu pemimpin itu adalah perlu keteladanan pemimpin itu perlu moral," tegas Hasan kembali.