Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Pemko Medan menuntut pengembalian uang dari pihak perusahaan pelaksana proyek lampu jalan ini, perlu dilakukan dan mungkin ini merupakan pertama sekali dilakukan.

Persoalan proyek lampu pocong ini hasil pemeriksaan bahwa, proyek miliaran itu, tidak berkualitas. Hal itu, menjadi salah satu alasan Pemko Medan memutus proyek ini.

Proyek lampu pocong gagal itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena menggunakan APBD Kota Medan senilai Rp 25 miliar dan sudah sudah digunakan Rp21 miliar.

Kontraktor proyek lampu jalan alias lampu pocong di Medan telah mengembalikan dana anggaran proyek gagal itu senilai Rp21 miliar. Pengembalian dilakukan dengan mencicil.

Politik adalah langkah tepat dalam membawa suatu perubahan. Fungsi utama di legislatif, selain mengawal aspirasi masyarakat, kontrol sosial, legislasi dan hak budgeting.

Penonaktifan, Syarifuddin Irsan Dongoran dari jabatannya, agar fokus dalam pemeriksaan dilakukan Tim Ad-Hoc melibatkan beberapa unsur soal lampu pocong.

KPPU menyebutkan, semestinya di akhir tahun 2022, pihak Pemko Medan sudah bisa melakukan putus kontrak dengan kontraktor dalam pengerjaan lampu pocong tersebut.

Proyek lampu pocong proyek gagal, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut

Bobby persilahkan BPK audit proyek lampu 'pocong' sejumlah ruas jalan utama Medan dengan anggaran Rp25,7 miliar. Audit tak bisa dilakukan karena belum siap 100 persen.