Edy-Hasan Komitmen Dorong Pemekaran Nias-Tapanuli Jadi Provinsi Baru, Bobby: Kami Setuju
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala bila terpilih memimpin Sumut berkomitmen memperjuangkan pemekaran Kepulauan Nias dan kawasan Tapanuli jadi Provinsi baru di Indonesia. Hal itu, bertujuan demi keadilan dan pemerataan pembangunan.
"Provinsi Nias dan Provinsi Tapanuli, kita mekarkan ini tujuannya, untuk pemerataan, keadilan dalam sektor pembangunan," kata Hasan Basri Sagala, dalam debat publik ketiga Pilgub Sumut, berlangsung di Tiara Convention Hall, Kota Medan, Rabu malam, 13 November 2024.
Hasan mengungkapkan dengan APBD Sumut sekitar Rp 13,5 triliun, dinilai belum mampu memberikan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan di Sumut ini. Sehingga paslon nomor urut dua berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran tersebut.
"Pemekaran di Sumut bisa dilakukan, ini pemerintah pusat 10 tahun, baru ini moratorium di Indonesia ini, sebagai sumber bisa terlaksana di Sumut ini. Seharusnya, moratorium harus dicabut agar bisa dilakukan pemekaran untuk pembangunan yang dirasakan di Sumut ini," sebut Hasan.
Menyikapi apa disampaikan paslon nomor urut 2, Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution mengatakan dirinya, sudah keliling beberapa Kabupaten/Kota, memang mau mekar dari Sumut ini. Pemekaran ini, jangan menjadi isu-isu politik saja. Karena, meraih suara, tidak boleh. "Kalau kami mau dimekarkan kami setuju. Provinsi Sumut harus masuk, jangan dimekarkan karena tidak dibangun dimekarkan. Dengan kesan yang baik, sudah dibangun," ucap Bobby Nasution.
Hasan kembali menanggapi pernyataan Bobby Nasution mengatakan tidak benar bahwa isu pemekaran terus berhembus saat Pilkada Sumut, untuk meraup suara. Karena pertanyaan disampaikan Paslon nomor urut 1, bagian dari subtema dalam debat tersebut terkait wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah. "Yang katakan isu politik siapa pak Bobby?, demi keadilan pembangunan, demi pemerataan keadilan, Sumut perlu dimekarkan, tidak isu politik," sebut Hasan.