Gapeksindo Ajak Pj Kepala Daerah untuk Ambil Andil Perbaiki Konstruksi di Sumut
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumatera Utara, mengajak Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Sumut, untuk mengambil andil dalam penataan lebih baik, untuk kontruksi di masing-masing daerah.
Hal itu, diungkapkan oleh Sekretaris Umum (Sekum) Gapeksindo Sumut, Josua Fereira Pangaribuan, Senin 26 Agustus 2024. Ia mengatakan bahwa peran Pj Gubernur Sumut, Pj Bupati dan Pj Walikota, untuk saat memberikan kontribusi dalam perbaikan infrastruktur atau konstruksi di Sumut ini.
"Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota kalian bukan orang politik, ayo bereskan (konstruksi) Sumatera Utara ini. Mumpung kalian punya kesempatan, jangan ambil panggung untuk nama anda saja," ucap pria yang akrab disapa dengan Jos tersebut.
Kemudian, Jos mengingatkan kepada Pj Gubernur Sumut, Pj Bupati dan Pj Walikota untuk tidak main-main dengan tender infrastruktur. Apa lagi, mencoba aji mumpung dari jabatannya tersebut. "Kami minta sama Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota jangan ajarkan untuk korupsi. Karena, tender dan e-katalog hanya akal-akalan saja. Tidak asap, kalau tidak ada api," kata Jos.
Jos mengungkapkan agar Pemerintah dan stekholder terkait, juga agar tidak main-main dengan konstruksi dan infrastruktur ini, jangan sampai terjadi persengkokolan di dalam pengadaan tender. "Kepala Balai, Pokja untuk tidak main-main, kalau dia pilih yang baik dan benar, tidak seperti jadinya. Secara internal, kami disuruh mengerjakan tapi sekali pun, tidak di klik. Itu sangat berbahaya, tampak kasat mata itu selesai, tapi kualitas belum tentu bagus," ucap Jos mengingatkan kembali.
Jos mengatakan kondisi kontruksi di Sumut sangat memperihatinkan ini. Kondisi tersebut, era muda Gapeksindo Sumut sudah menyampaikan hal tersebut, kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian PUPR.
"Pengusaha dari luar Sumut, sudah dikerjakan diluar pengusaha Sumut, proses pengerjaan berantakan, diduga persengkokolan tinggi. Semua ini, kami laporkan ke LKPP, ke Direktur LKPP, Pergi ke Kementerian PUPR," jelas Jos.
