Eks Kadis BMBK Sumut Ditahan Kasus Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan

VIVA Medan - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Bambang Pardede atas kasus dugaan korupsi peningkatan kapasitas jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara, Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

Selain Bambang Pardede selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pihak kejaksaan juga menahan tersangka lain, yakni Akbar Jainuddin Tanjung selaku Direktur PT. EPP dan Rico Mananti Sianipar selaku Kuasa Pengguna Anggaran UPTJJ- Tarutung/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Benar bahwa Kejati Sumut, melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, atas dugaan korupsi peningkatan kapasitas jalan Provinsi, tepatnya ruas jalan Parsoburan-Batas Labuhanbatu Utara," ucap Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Senin malam, 22 Juli 2024.

Yos menjelaskan bahwa Dinas BMBK Sumut, melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Bts. Labuhanbatu Utara Kabupaten Toba, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 26.820.160.000.

Sedangkan, sumber dana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan-Bts. Labuhanbatu Utara Kabupaten Toba TA. 2021 adalah APBD Sumut TA 2021.

Yos mengungkapkan fakta di lapangan, ditemukan bahwa tekhnik pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual, oleh pekerja lapangan PT. EPP atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Dan berdasarkan temuan tersebut, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atau perbedaan antara volume pekerjaan, yang di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan kelebihan bayar sebesar Rp. 5.131.579.048,27," kata Yos.

Halaman Selanjutnya

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.