Putusan MA Larangan Eks Napi Tipikor Jadi Caleg 2024, KPU Sumut Tunggu Juknis

VIVA Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, menunggu petunjuk teknis (Juknis) KPU RI terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) soal persyaratan mantan tersangka kasus korupsi maju sebagai anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua KPU Sumut, Agus Arifin saat dikonfirmasi VIVA Medan, Minggu 8 Oktober 2023. Ia mengatakan pihaknya menghormati keputusan MA tersebut.

"Terkait (putusan MA) itu, pertama KPU Sumut menghormati keputusan tersebut. Terkait dengan tindak lanjutnya di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kita menunggu teknisnya (KPU RI) lebih lanjut. Posisi menunggu lah," ucap Agus.

Disinggung putusan tersebut, akan mengganggu tahapan Pemilu 2024 atau tidak. Agus mengungkapkan dipastikan mengganggu, meski ada pergantian bakal calon legislatif (Bacaleg) dalam pencermatan Daftar Caleg Tetap (DCT) nantinya.

Namun, Agus mengatakan akan dilihat lebih lanjut dari Juknis dari KPU RI buntut dari putusan MA tersebut. Tapi, ia mengatakan KPU Sumut akan mengikuti seluruh peraturan lanjut kedepannya.

"Mengganggu atau tidak tahapan yang berjalan. Kita tidak bisa menjawab, karena juknis belum keluar. Kita masih menunggu lah," kata Agus.



Kantor KPU Provinsi Sumut.

Photo :

• BS Putra/MEDAN VIVA

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, Komisioner Hukum KPU Sumut Elsuhaimi, mengaku KPU Sumut belum menerima keputusan tersebut dari KPU RI. Adapun pasal yang dikabulkan untuk gugatan tercantum pada pasal Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 terkait pencalegan mantan terpidana koruptor.