Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Masyarakat juga menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pelaksanan pemilu 2024 karena akan merusak demokrasi yang sudah berjalan baik.

Gubernur Sumut menilai, jika sistem proporsional terbuka sangat patut agar rakyat memiliki hak untuk mengetahui sosok wakil rakyat yang akan dipilih pada Pemilu nanti.

Pemerintah perlu menggandeng Tokoh Agama ustadz, pendeta dan lain-lain, yang masih kategori Kaum Milenial, serta tokoh-tokoh milenial dari berbasis Daerah, Suku dan Ras.

Bila vermin tersebut menemukan kekurangan administrasi terhadap persyaratan Bacaleg parpol, akan disampaikan ke masing-masing partai politik, untuk diperbaiki.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa aksi cawe-cawe itu dilakukannya demi kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan dan tujuan pribadi.

KPU RI saat ini tengah menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye. PKPU ini, untuk dapat dipedomani oleh seluruh parpol sebagai peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan akal sehat, SBY mengungkapkan sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan Mahkamah Agung, karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.

SBY menyarankan untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Lalu setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu.

Kaum milenial memiliki peran penting untuk nasib negara dan daerahnya, untuk memilih sosok pemimpin dan jangan sampai salah pilih, akan diminta pertanggungjawaban.

Edy mengaku, sejak menjabat Gubernur Sumut sudah 61 kali memukul gong. Edy akan menjabat hingga Septermber 2023 mendatang yang mungkin jumlahnya bisa bertambah lagi.

Pemilih pemula itu, masih murni dan belum tahu tentang money politik, dengan pemberian dalam bentuk sembako dan lain-lainnya dari peserta Pemilu tahun 2024, nantinya.

Erick Thohir tegaskan tak mau pikirkan soal pencapresan. Ia mengatakan pengusulan Capres dan Cawapres tahun 2024, harus memiliki perolehan suara 20 persen suara di DPR RI