Pesan Pengusaha Muda Konstruksi ke Pejabat PUPR di Sumut: Jauhi Penjara dan Neraka
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan – Kalangan pengusaha muda di bidang jasa konstruksi asal Sumatera Utara mendatangi Kantor Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa kemarin, 6 Agustus 2024. Dengan mengembangkan spanduk, mereka menyampaikan pesan menohok kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengingatkan pejabat PUPR di Sumut untuk menjauhi penjara dan neraka.
“Pak Basuki tolong ingatkan para pejabat PUPR di Sumut untuk menjauhi penjara dan neraka,” demikian mereka tuliskan pada spanduk yang mereka pampangkan di pintu masuk Kantor Kementerian PUPR tersebut.
Aksi ini merupakan rangkaian dari kedatangan para pengurus gabungan asosiasi konstruksi asal Sumut yang bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan kritik langsung kepada pihak Kementerian PUPR atas pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai carut marut.
Ketua Gapeksindo Sumut, Jimmy Fryson Simbolon, mengungkapkan bahwa pihaknya menyampaikan berbagai keresahan atas pengerjaan konstruksi yang masuk dalam kategori PSN dinilai carut marut.
“Kami meminta penjelasan mengenai pembangunan di Sumut yang masuk dalam PSN,” ucap Jimmy didampingi Sekretaris Josh Fereira Pangaribuan, Rabu 7 Agustus 2024.
Josh Fereira juga menjelaskan sejak tiba di Jakarta mereka sudah bertemu dengan beberapa pihak termasuk pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kementerian PUPR. Di sana mereka menyampaikan jika sistem e-katalog memiliki banyak celah untuk membuat para pengusaha nakal untuk melakukan korupsi.
“Kami sampaikan banyak celah yang harus dibenahi dan mereka pun menyadari jika banyak yang harus dibenahi,” katanya.
Selanjutnya, mereka menyurati Menteri PUPR terkait kondisi bidang infrastruktur di Sumut. Mereka menyampaikan data proyek-proyek yang terlambat dan tidak jelas progress waktu dan kualitasnya.
“Proyek yang sekarang bermasalah dikerjakan pengusaha dari luar sumut. Selain itu kami juga mau menyampaikan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari aksi kepada dinas dan balai yang diduga disetel agar tidak ada ruang pengusaha lokal untuk menjadi peserta,” jelasnya.
