Kasus Dugaan Penggelapan SL Cukup Bukti, Pengadilan Perintahkan Polisi Lanjutkan Penyidikan
- Istimewa/VIVA Medan
Karena itu, pada 30 Oktober 2018, PT APMR membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Soemarli Lie. Bareskrim Polri kemudian menyidik kasus ini, menjadikan Soemarli Lie sebagai tersangka dan berstatus dalam DPO. Bahkan, Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan red notice.
"Tapi sayangnya, polisi menghentikan penyidikan kasus ini pada 5 November 2019 karena dianggap tidak cukup bukti," kata Giandiera.
Namun, penghentian kasus ini tidak berumur panjang. Tiga tahun kemudian, PN Jakarta menetapkan bahwa penghentian penyidikan pada 2019 tidak sah. Penetapan itu dibacakan hakim dalam persidangan Nomor 65/PID.RA/2023/PN.JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2023. Isi penetapan itu, memerintahkan kepada Dittipideksus Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyidikan karena sudah terdapat dua alat bukti yang cukup.
Alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT APMR tahun buku 2015, RUPS PT APMR tahun buku 2017, dan RUPS PT APMR tahun buku 2018. Dalam tiga kali RUPS tersebut, dinyatakan bahwa stakeholder PT APMR belum menyetujui pembebasan tanggung jawab keuangan Soemarli terkait dana sebesar Rp 2 miliar.
"Namun lagi-lagi, meskipun hakim praperadilan menyatakan dua alat bukti sudah cukup, tetapi polisi menghentikan lagi penyidikan tersebut pada 30 Oktober 2023,”ungkap Nadim Isaad.
Penghentian penyidikan tersebut, menurut Nadim Isaad, bertolak belakang dengan azas res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, seperti yang diungkapkan oleh ahli Dr Artha Febriansyah, SH, MH. Ahli lain yang dihadirkan dalam persidangan, Putu Samawati SH, MH, menegaskan bahwa tugas pokok Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah melakukan pengurusan dalam perseroan tersebut dan wajib melaporkan pertanggungjawabannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Jika tidak melaporkan, berarti ada masalah. Dan jika menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka menjadi ranah hukum pidana," demikian pendapat ahli dalam persidangan seperti dikutip Nadim Isaad.
