Sibolga Kota Lengkap Pertama di Sumut, Menteri ATR/BPN Beberkan Keuntungannya

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Deklarasi Sibolga Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik, di Adi Mulia Hotel, Kota Medan.
Sumber :
  • BS Putra/VIVA Medan

VIVA Medan - Kota pertama di Sumatera Utara, Sibolga dideklarasikan sebagai kota lengkap dan merupakan Kota Lengkap ke-13 di Indonesia. Dimaksud kota lengkap, adalah dalam pemetaan tanah, yang sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sibolga dan lengkap datanya, baik secara spasial maupun yuridis.

Diduga Suruhan Mafia Tanah, Geng Motor Serang Warga di Deliserdang, 2 Orang Tewas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, langsung hadir dalam Deklarasi Sibolga Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik, di Adi Mulia Hotel, Kota Medan, Senin 18 Desember 2023.

Untuk diketahui, jumlah bidang tanah di Sibolga terdaftar 17.300, data siap elektronik 96,39 persen, persil valid 99,07 persen, persil valid 99,07 persen, buku tanah valid 98,02 persen, surat ukuran valid 96,04 persen, PRA BT-EL 4.548, PRA SU-EL 5.592.

GWM Indonesia Resmikan Dealer Pertama di Sumatera di Medan, Usung Teknologi NEV

"Apa yang dimaksud dengan kota lengkap, Jika kita berhasil melakukan pemetaan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat Kota dan Kabupaten, dilakukan pendaftaran. Setelah dilakukan pemetaan dan pendaftaran, secara spasial, yuridis, secara fisik diunggah, secara elektronik data itu akurat," sebut Hadi.

Hadi menjelaskan apa keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat, memudahkan Pemda dalam melakukan penataan wilayah, menimalisir sengeketa dan konflik pertanahan.

Pertamina Sumbagut Sabet 5 Penghargaan Internasional Asian Impact Award 2024

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto bersama Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.

Photo :
  • BS Putra/VIVA Medan

Kemudian, menutup ruang gerak bagi oknum mafia tanah, memberikan kepastian hukum bagi investor dan memudahkan transformasi digital dan penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
img_title