Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Kelompok Tani HPPKLN merasakan pihak pimpinan Pemprov Sumut seperti ada pembiaran masalah lahan Eks HGU, baru baru ini terjadi di lahan seluas 32 hektar di Desa Helvetia.

Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat, memudahkan Pemda melakukan penataan wilayah.

Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap, memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat, memudahkan Pemda dalam melakukan penataan wilayah.

PT Jui Shin Indonesia meyakini, pencaplokan terjadi sejak April 2014 yang didahului dengan pendudukan lahan oleh massa ormas. dan perusahaan dengan mafia tanah.

Dengan dilakukan sertipikat aset milik Pemprov dan Pemkab/Pemko se-Sumut berupa tanah ini, sebagai bentuk menyelamatkan aset milik negara yang bernilai ratusan triliun.

Sebelum sidang dimulai, keluarga besar dan juga mewakili ahli waris dari gedung Warenhuis, menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk yang mengecam mafia tanah.

PT. Tanimas Soap Industries mengklaim memiliki tata cara pengelolaan atas limbah cair melalui kolam IPAL yang telah sesuai dengan standard lingkungan hidup.

Massa aksi sampaikan 10 poin tuntutan antara lain, desakan mencabut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kedua sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kasus ini telah dilakukan gelar perkara oleh Bareskrim Polri bersama para penyidik Polda Sumut pada Januari 2023. Hasilnya, Mabes Polri meminta penghentian kasus.

Tanah milik Merawati dicaplok seluas 900 dari 5.600 meter persegi yang dilakukan oleh Rakio dan sudah sertifikat hak milik, yang tiba-tiba menjadi milik Budi Kartono.

Kasus ini diadukan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) dan permohonan perlindungan hukum, mulai dari Presiden, Kapolri, Menteri ATR/Kepala BPN RI dan lainnya.

Selain Jokowi, korban mafia tanah ini juga mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI, Kapolri, Ombudsman RI, Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Ketua Mahkamah Agung RI.