Soroti Cawe-cawe Pj Gubernur Sumut, Satgas Anti Kecurangan Pilkada Sebut Agus Fatoni Layak Dicopot
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Satgas Anti Kecurangan Pilkada Serentak 2024 menyoroti kegiatan Safari Dakwah dan Doa Keselamatan dalam rangka menyambut PON XXI Aceh-Sumut, yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, yang dinilai berbau 'kampanye' menguntungkan salah seorang Bacalon Gubernur Sumut.
Hal itu terlihat harmonis antara Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni bersama Wali Kota Medan, yang juga Bacalon Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan Bupati Asahan, Surya, yang merupakan Bacalon Bobby Nasution sebagai Wakil Gubernur Sumut. Mereka bersama dalam kegiatan Safari dakwah itu, di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batubara. Berlangsung 6-7 Agustus 2024.
"Netralitas ASN dipertaruhkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni. Agus diduga melakukan safari politik, dibungkus dengan kegiatan agama, yang seharusnya atau jika dibutuhkan digelar oleh Kakanwil Kementerian Agama Sumut," sebut Presidium Satgas Anti Kecurangan Pilkada Serentak 2024, Sutrisno Pangaribuan, dalam keterangannya diterima VIVA Medan, Minggu 11 Agustus 2024.
Sutrisno menjelaskan dugaan politisasi kegiatan keagamaan tersebut terlihat, dari keterlibatan kepala daerah yang telah mengantongi surat rekomendasi dari sejumlah partai politik (Parpol), untuk maju sebagai Bacalon Gubernur Sumut 2024. Bahkan Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni tampa cawe cawe yang diyakini secara sengaja memberi panggung kepada kepala daerah tersebut untuk menyapa warga.
Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni tampak harmonis bersama Wali Kota Medan yang juga Bacalon Gubernur Sumut, Bobby Nasution pada Safari Dakwah dan Doa Keselamatan PON 2024 di Batubara.
- Dok Pemprov Sumut
Sementara itu, Sutrisno mengatakan bahwa Agus Fatoni, sama sekali tidak mengundang, memberi panggung kepada para mantan Gubernur Sumut, seperti Tengku Erry Nuradi dan Edy Rahmayadi. Karena, memiliki peran dalam proses persiapan PON di wilayah Sumut, jauh dari Agus Fatoni jadi Pj Gubernur Sumut.
"Padahal jika dukungan luas ingin didapat, maka para mantan Gubsu lah yang lebih pantas diberi kesempatan menyapa warga," jelas Sutrisno.
Sutrisno menyoroti Agus Fatoni sejatinya meminta seluruh agama melakukan doa bersama di tempat ibadah masing- masing. Agus Fatoni dapat melibatkan MUI, PGIW, KWIW, PWNU, PW Muhammadiyah, PW Al Wasliyah, PW Agama Hindu, Budha, Konghuchu, dan PW Penganut Aliran Kepercayaan TYME tingkat propinsi.
"Sedang kegiatan doa bersama di tingkat Kabupaten/Kota dapat digelar di daerah masing- masing. Namun karena dugaan motif politik Agus Fatoni lebih dominan, akhirnya Agus mengambil tugas ulama dan Kakanwil Kementerian Agama Sumut, dengan menggelar safari dakwah," kata Sutrisno.
Apa lagi, dalam kegiatan tersebut. Menurut Sutrisno Agus Fatoni diduga membawa ASN dalam kegiatan politik praktis. Ia mendesak Mendagri RI, Tito Karnavian segera mencopot Agus Fatoni Sebagai Pj Gubernur Sumut, bukan menjalani tugas sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov Sumut, malah melakukan cawe-cawe.
"Jika Agus Fatoni tetap dipertahankan, maka diduga akan ada mobilisasi dukungan politik dari ASN kepada calon gubernur tertentu. Merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan ASN dan rakyat," ucap Sutrisno.
Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni.
- Istimewa/VIVA Medan
Demikian juga kepada seluruh Pj. Kepala Daerah atau Bupati dan Pj Walikota di Sumut, Sutrisno mengatakan untuk tetap menjaga netralitas ASN. Mendagri harus melakukan evaluasi, mencopot dari jabatan Pj Kepala Daerah jika melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN.
“Kami mengutuk Pj. Bupati atau Pj Walikota yang tidak netral. Melakukan tindakan abuse of power dalam mendukung calon kepala daerah tertentu, baik mendukung calon gubernur maupun Bupati/Walikota," sebut Sutrisno.
Sutrisno mengaku kepada Bacalon Kepala Daerah, bertarung dengan fair dan jujur. Jangan mencoba menarik- narik ASN dalam kegiatan politik praktis. “Kami mengutuk semua calon kepala daerah yang merusak, memanfaatkan, mengeksploitasi ASN dalam rangka memenangkan Pilkada.Kami mengutuk semua ASN yang dipaksa (terpaksa) tidak netral dalam Pilkada serentak 2024," ungkap Sutrisno.
Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat harus membawa kegembiraan dan berkah, bukan kutukan. Pertarungan politik adalah kontestasi demokrasi yang suci jika dan hanya jika semua pihak jujur dan terbuka. “Mereka yang merusak netralitas ASN layak dijadikan musuh negara, yang membawa negara ini menuju kehancuran dari dalam," kata Sutrisno.
Sutrisno mengatakan para calon kepala daerah diminta berusaha membujuk dan merebut hati rakyat dengan ide, gagasan, dan program politik yang masuk akal. "Hindari politik uang, politik sembako, eksploitasi SARA dan ikatan- ikatan primordial. Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi kita adalah saudara sebangsa," tutur Sutrisno.
