Pemerintah Impor Wortel China dan Vietnam, Ebeneser Ginting: Merugikan Petani dan Pengusaha

VIVA Medan - Petani wortel di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) terancam dengan kebijakan pemerintah yang membuka kran impor dari China dan Vietnam. Kebijakan ini menciptakan persaingan tidak sehat yang merugikan petani dan pengusaha lokal.

Hal ini ditegaskan Ebeneser Ginting, advokad yang melakukan advokasi terhadap asosiasi petani dan pengusaha wortel Tanah Karo. Katanya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020, impor wortel secara bebas diperbolehkan masuk ke Indonesia menciptakan persaingan tidak sehat yang jelas berdampak merugikan petani dan pengusaha lokal.

"Harga jual wortel lokal anjlok drastis akibat membanjirnya produk impor. Padahal, petani dan pengusaha kita sudah berjuang keras untuk menghasilkan produk berkualitas," katanya, Jumat 26 Juli 2024.

Dampak dari kebijakan impor ini tidak hanya dirasakan oleh para petani dan pengusaha Kabupaten karo, Sumatera Utara tetapi juga berimbas pada perekonomian Kabupaten Karo secara keseluruhan. Penurunan harga jual wortel berdampak pada pendapatan petani dan pengusaha yang semakin menipis.

Hal ini mengancam keberlangsungan hidup mereka dan berpotensi memicu migrasi ke daerah lain. Selain itu, ketidakpastian pasar akibat fluktuasi harga juga membuat petani dan pengusaha kesulitan dalam merencanakan produksi.

Banyak petani dan pengusaha yang akhirnya mengurangi luas lahan tanam atau bahkan beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Menyikapi kondisi tersebut, Ebeneser Ginting telah melakukan berbagai upaya advokasi untuk memperjuangkan hak-hak petani dan pengusaha Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain melalui kampanye. Eben mengimbau masyarakat melalui media sosial dan kegiatan sosialisasi untuk lebih memperhatikan dan mendukung produk lokal.

Halaman Selanjutnya

Ia menekankan bahwa membeli produk petani dan pengusaha lokal secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan pengusaha serta pelestarian lingkungan. Selain itu Eben juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap kebijakan impor yang dinilai merugikan petani dan pengusaha Kabupaten Karo, Sumatera utara.