Pemprov Sumut Terus Tingkatan Digitalisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, terus melakukan percepatan tranformasi digital berbagai sektor. Sehingga Indeks Daya Saing Digital Sumut, yang tahun 2023 masuk 10 besar nasional, ke depan dapat terus ditingkatkan lagi.

Arus Mudik Lebaran 2025, KAI Sumut Telah Angkut 73 Ribu Pemudik

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Transformasi Digital oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Kamis 16 Mei 2024.

Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Digital Sumut naik 5,7 poin dari tahun 2022, yang sebesar 38,2 menjadi 43 poin, dan masuk 10 besar nasional. Nilai tersebut diperoleh salah satunya dari perubahan signifikan pada regulasi dan kapasitas pemerintah daerah yang naik sebesar 17,1 poin.

FWP Khawatir Kebebasan Pers di Sumut Terbelenggu, Ini Alasannya

Pemprov Sumut telah banyak melakukan digitalisasi pada birokrasi dan pelayanan publik. Mulai dari menggunankan Sistem Portal Satu Data yang bisa digunakan secara mudah oleh masyarakat, pembayaran pajak kendaraan melalui e-samsat, simitrasumut.com, perpustakaan digital, memberikan pelatihan program fast track untuk 1.000 UMKM dan masih banyak lainnya.

“Pemprov Sumut akan terus mempercepat transformasi digital atau digitalisasi di setiap sektor kami yang ada,” kata Pj Gubernur Sumut, Hassanudin di hadapan peserta forum.

500 Warga Sumut Ikuti Program Mudik Gratis Lebaran Tiba di Belawan Medan

Meski begitu, diperlukan banyak hal untuk mencapai transformasi digital. Mulai dari sistem digital yang handal, aplikasi yang lebih terintegrasi dan lugas. Sistem yang baik akan memungkinkan data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Diharapkan sistem yang ada terus dioptimalkan dan mesti dipastikan dapat digunakan oleh masyarakat.

“Selain itu, yang diperlukan adalah penyediaan infrastruktur, khususnya akses internet yang merata hingga ke pelosok daerah, adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Infrastruktur yang baik memastikan bahwa semua masyarakat tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari digitalisasi,” kata Hassanudin.

Halaman Selanjutnya
img_title