Putusan MK Syarat Jadi Cawapres, Pengamat UIN Sumut: Konstitusi Dibangun Kebutuhan Bangsa, bukan per
- VIVA
"Kedua, konstitusi dibangun berdasarkan kebutuhan negara bangsa, bukan perorangan atau hanya kelompok kepala daerah saja," jelas Faisal.
Kemudian, Faisal mengungkapkan keputusan MK itu, tidak fair. Seharusnya memiliki holistik dan konstitusional dalam gugatan uji materi tersebut.
"Kalimat 'Pernah menjabat kepala daerah' itu tidak fair, tidak holistik- konstitusional. Kesannya klausul itu, untuk menaruh slot bagi hanya yang pernah, menjabat kepala daerah walaupun usianya di bawah 40 tahun," kata Faisal.
Faisal menjelaskan keputusan MK ini, semacam karpet merah bagi orang tertentu dan tidak memberi ruang bagi yang lain. Atas hal itu, keputusan seharusnya memberikan peluang meluaskan bagi setiap warga bangsa.
"Tidak menariknya, pasal ini semacam karpet merah bagi orang tertentu dan tidak memberi ruang bagi yang lain. Padahal urusan membangun negara bangsa ya meluaskan ruang bagi setiap warga bangsa," tutur Faisal.
