Sumut Peringkat Pertama Penyelenggara Pemilu Paling Banyak Diadukan ke DKPP

VIVA Medan - Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dan paling banyak penyelanggara Pemilu yang diadukan atau dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan jumlah 82 teradu hingga November 2023 ini.

Hal itu, diungkapkan oleh Tenaga Ahli DKPP RI, Mohammad Saihu dalam diskusi Ngetren Media 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media', berlangsung di Lee Polonia Hotel, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Rabu sore, 29 November 2023.

Posisi kedua, Aceh sebanyak 67 teradu. Ketiga, Jawa Barat sebanyak 38 teradu. Keempat, Bengkulu sebanyak 27 teradu dan kelima, Jawa Timur sebanyak 20 teradu. Seluruh teradu tersebut, selama tahapan Pemilu 2024 pada tahun 2023 ini.

Saihu mengungkapkan bahwa pelanggaran tahapan dari lima provinsi itu, pembentukan badan penyelenggara atau adhoc sebanyak 262 teradu atau 65 persen. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebanyak 38 teradu atau 12 persen.



Deklarasi Pemilu Damai Sumut 2024 di Istana Maimun.

Photo :

• Dok Polda Sumut

Kemudian, pembentukan Panwas Adhoc sebanyak 36 teradu atau 10 persen. Pencalonan legislatif, Capres-Cawapres sebanyak 19 teradu atau 6 persen. Tidak tutup kemungkinan angka pengaduan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu akan meningkatkan hingga akhir tahun 2023 ini.

"Khusus untuk Sumut, dengan jumlah teradu 82 orang, dengan amar putusan 55 rehabilitasi, 26 tidak terbukti dan 1 PDJ," kata Saihu dalam materi paparannya, dengan tema 'Peran, Tugas, dan Kewenangan DKPP Jelang Pemilu dan Pilkada 2024'.

Halaman Selanjutnya

Disinggung apa upaya DKPP untuk menurunkan angka pengaduan terhadap penyelenggara pemilu tersebut. Saihu mengatakan bahwa peran jurnalis dan media memberikan kontribusi besar dalam memberikan pemahaman atas etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu tersebut.