Politik Uang: Dagangan Masa Depan dengan Kehancuran di Penghujung Jalan

Tokoh masyarakat Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika seorang kandidat memberi Rp 500.000 kepada 80.000 pemilih, mereka harus mengeluarkan Rp 40 miliar. Biaya ini belum termasuk operasional kampanye lainnya. Dengan pengeluaran sebesar itu, apakah masuk akal jika pemimpin tersebut berfokus pada rakyat ketika mereka menjabat?” sebutnya.

Kadis Kominfo Sumut Jadi Tersangka, Bobby Nasution: Makanya Jangan Korupsi

Realitanya, tegas Hendri Tumbur, mereka akan sibuk mencari cara untuk, mengembalikan modal melalui mark-up proyek. Menjual kebijakan kepada pengusaha besar. Mengurangi anggaran publik untuk kepentingan pribadi. Paradoks Memilih dengan Uang Politik uang adalah paradoks paling kejam: uang yang Anda terima hari ini untuk memilih seorang pemimpin akan kembali menghantam Anda dalam bentuk ketidak adilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Amplop yang Anda terima hari ini mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda sesaat, tetapi biayanya adalah lima tahun penderitaan tanpa akhir.

Mengapa Menolak Politik Uang adalah Revolusi

Sampaikan LKPJ TA 2024, Pemprov Sumut Ungkap Berbagai Capaian Pembangunan 2024

1. Menegakkan Martabat Rakyat

Suara Anda adalah cerminan martabat Anda. Dengan menolak politik uang, Anda mengembalikan nilai demokrasi sebagai alat perubahan, bukan alat transaksi.

Perkuat Kualitas Pendidikan, BINUS Medan Jalin Kerja Sama dengan Asia University Taiwan

2. Mencegah Korupsi yang Sistemik

Politik uang adalah akar dari korupsi. Dengan memutus mata rantainya, Anda membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Halaman Selanjutnya
img_title