Politik Uang: Dagangan Masa Depan dengan Kehancuran di Penghujung Jalan

Tokoh masyarakat Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

Politik uang adalah investasi. Tetapi investasi siapa? Investasi calon, bukan rakyat. Ketika seorang kandidat mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli suara, siapa yang akan membayar harga sebenarnya? Rakyat. Dalam bentuk proyek fiktif, infrastruktur setengah jadi, dan pelayanan publik yang mandek.

Kejari Humbahas Tetapkan RK dan RH Tersangka, Kuasa Hukum Sanggah Tak Cukup Bukti

3. Korupsi yang Mengakar

Ilustrasi uang hasil kejahatan.

Photo :
  • VIVA
Konsep Baru Safari Ramadhan, Bobby Nasution Datangi Masjid Masih dalam Pembangunan

Politik uang adalah pintu gerbang menuju korupsi. Dari pejabat yang memanipulasi anggaran hingga pengusaha yang membayar untuk kebijakan menguntungkan, hasil akhirnya selalu sama: rakyat menjadi korban. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan malah masuk ke kantong pribadi segelintir orang. Ironi Rp273 Per Hari.

“Jika suara Anda dihargai Rp500.000 untuk lima tahun masa jabatan, itu setara dengan Rp273 per hari. Dengan uang sebanyak itu, Anda bahkan tidak bisa membeli segelas kopi, tetapi Anda menyerahkan masa depan Anda untuk itu. Ketika harga suara menjadi serendah ini, apa artinya harga diri Anda?," paparnya.

Kadisbudparekraf Sumut Ditahan Kejatisu atas Kasus Korupsi, Begini Kata Bobby Nasution

Politik Uang: Bukan Sekadar Amplop, tapi Perampasan Masa Depan “Mari kita perjelas, politik uang bukan hanya tentang menerima atau menolak uang dalam amplop. Itu adalah siklus penghancuran yang dimulai dari ketidak pedulian rakyat dan berakhir dengan keruntuhan nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.

Ketika menerima uang itu, maka penerima tidak hanya menjual suara. Tetapi menjual: Hak anak Anda untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kesempatan keluarga Anda mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kemungkinan desa Anda mendapatkan pembangunan infrastruktur yang baik. Realitas Biaya Politik Uang. Bayangkan sebuah daerah dengan 141.000.

Halaman Selanjutnya
img_title