Oknum Kepala SDN di Langkat Dilaporkan ke Komnas HAM, Kemendikbudristek dan DPR RI

Aksi unjuk rasa guru honorer protes penerimaan PPPK di Kantor Bupati Langkat.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melaporkan oknum kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Langkat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan DPR RI.

img_title DPR Minta Wacana Larangan Total Vape Dikaji, Ekonomi dan Pekerja Terancam Terdampak

Alasannya, oknum kepala sekolah dasar negeri berinisial T yang merupakan Aparatur Sipil Negara itu telah melakukan tindakan pemecatan sepihak. Adalah Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer mata pelajaran bahasa inggris di SDN 060666 Lubuk Dalam, Kecamatan Stabat, yang dipecat.

Alasannya, karena Anggie menyuarakan adanya dugaan kecurangan dan tindak pidana korupsi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023.

img_title Dari Sumut untuk Nasional, Ahmad Doli Dinilai Layak Diperhitungkan dalam Bursa Cawapres

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra menilai, pemecatan yang dilakukan oknum kasek itu adalah bentuk pembungkaman terhadap hak menyampaikan pendapat, berekspresi dan berkumpul.

"Pemecatan yang dilakukan oknum kepala sekolah itu juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidik," ujar Irvan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 10 Mei 2024.

img_title Karyawan PT Sri Timur Gelar Aksi Damai di Langkat, Tolak Opini Negatif Oknum Desa dan LSM Terhadap Perusahaan

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer di Langkat yang dipecat diduga gegara ikut aksi demo.

Photo :
  • Istimewa/VIVA Medan

Dalam Permendikbud No 10/2017, katanya, juga secara tegas menyatakan jika Pendidik dan tenaga pendidik dilindungi dari tindakan kekerasan ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil.

"Tindakan pemecatan kepala sekolah itu juga bertentangan dengan HAM, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, yang diatur dalam pasal 28," katanya.

"Karena itu, LBH Medan secara hukum telah melaporkan pemecatan Anggie kepada Komnas HAM, Kemendikbudristek, DPR RI dan lainnya. Tujuannya, agar apa yang dilakukan oknum kepala sekolah itu dapat ditindak tegas," sambungnya.

Ia menambahkan, langkah LBH Medan melakukan itu agar kepala sekolah lain atau oknum-oknum yang membungkam hak-hak guru honorer yang tengah berjuang, tidak melakukan hal serupa.

"Kami juga meminta agar Anggie dapat mengabdi kembali sebagai guru di SDN 050666 dengan cara yang beradab dan benar," bebernya.

Kasus kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Guru saat ini masih terus berproses di Polda Sumut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Halaman Selanjutnya
img_title