Optimalkan Kerja Sama, Pemprov Sumut Ingatkan Setiap Daerah untuk Jaga Inflasi
- Dok Pemprov Sumut
VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau kepada setiap daerah untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. Setiap daerah yang mempunyai produksi pertanian surplus, bisa menyuplai daerah-daerah yang defisit.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut, yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat 14 Maret 2025.
"Inflasi tetap kita jaga agar daya beli tetap terjaga. Sudah beberapa daerah yang melakukan kerja sama namun belum maksimal. Tadi sudah ada Kabupaten Batubara yang telah melakukan kerja sama dengan Medan dalam hal pemenuhan pasokan cabai," ujar Surya.
Selain KAD, kata Surya, upaya mengendalikan inflasi juga perlu dilakukan melalui pasar murah. Penyelenggaraan pasar murah ini perlu diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.
"Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak," ucap Wagub Sumut itu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang tepat dapat melindungi masyarakat kecil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
Pada Februari 2025, katanya, Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar -0,63% (m/m), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,73% (y/y). Deflasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif listrik dan lebih terkendalinya harga pangan.
Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Rudy mengatakan, pemerintah dan instansi terkait telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Keterjangkauan harga, dengan terselenggaranya gerakan pasar dan pangan murah, yang terlaksana sebanyak 74 kali hingga 12 Maret 2025. Kemudian ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi dalam menghadapi HBKN. Program selanjutnya adalah kelancaran distribusi, yakni dengan melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali.
