Tolak Pemekaran Dapil Pileg 2024, Golkar Binjai Surati KPU RI

Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra.
Sumber :
  • M Akbar

VIVA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Binjai akan menyurati Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam waktu dekat ini. Surat tersebut berisi penolakan pemekaran daerah pemilihan (Dapil) di Kota Binjai.

img_title Buka Musdalub Demokrat Sumut, AHY Ingatkan Seluruh Kader Pentingnya Sinergi Hadapi Pemilu 2029

Partai berlambang pohon beringin itu menolak adanya penolakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Partai kami akan layangkan surat keberatan. Saya rasa, baiknya KPU daerah maupun KPU RI dapat mengkaji ulang dan menganulir penetapan 5 dapil," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra saat diminta tanggapannya, Kamis 9 Februari 2023.

img_title Usai Putusan Ijazah Gibran, Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK

Menurutnya, tidak hanya Partai Golkar saja yang menolak adanya pemekaran dapil di Kota Binjai. "Seingat saya ketika muncul wacana pemekaran dapil, ada 14 partai menolak dan 4 lain mendukung wacana itu," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai itu.

Baca juga:

img_title Aktivis 98 Sebut Pernyataan Ketum Projo Kemungkinan Pemilu 2029 Lebih Cepat, Tak Perlu Dibawa ke Jalur Hukum

Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilihan legislatif 2019 lalu dan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020. Pria yang karib disapa Kires itu menyebut, KPU RI harus meninjau langsung usulan pemekaran dapil dari KPU Binjai.

Bagi dia, pemekaran dapil itu tidak mengakomodir kepentingan rakyat. Karena itu, ia menyarankan, agar KPU RI dapat turun langsung ke Binjai untuk melihatnya secara langsung.

"Karena mereka hanya menerima usulan, situasi riilnya apa mereka tahu bagaimana? KPU RI baiknya langsung turun ke Binjai agar uji publik lebih faktual," katanya.

Menurutnya, perlu waktu lebih panjang lagi untuk mengkaji lebih jauh terkait pemekaran dapil tersebut. "Karena banyak sektor publik yang perlu jadi indikator-indikator penataan dapil," ujarnya.

Sebelum ditetapkan pemekaran dapil, KPU Binjai sudah tiga kali menggelar diskusi yang diikuti partai politik dan sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga mengundang mantan komisioner KPU Kota Binjai.

Halaman Selanjutnya
img_title