Jelang 14 Februari, Pj Gubsu Lantik Anak Buah Bahlil Lahadalia Sebagai Pj Bupati Palas
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Edy Junaidi resmi dilantik sebagai Pj Bupati Padanglawas (Palas). Pelantikan itu, dipimpin langsung oleh Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Senin sore, 12 Februari 2024.
Untuk diketahui, Edy Junaedi merupakan Direktur Perizinan Non Industri di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pimpinan Menteri Bahlil Lahadalia. Pelantikan ini, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian nomor : 100.2.1.3-447 tahun 2024. Edy menggantikan Plt Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, berakhir masa jabatannya pada 11 Februari 2024.
Dalam arahnya, Pj Gubernur Sumut, Hassanudin menginstruksikan kepada Edy untuk segara beradaptasi dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Palas. Terutama menyukseskan Pemilu 2024 ini.
"Bahwa saya sebagai Pj Gubsu dan perwakilan Pemerintah Pusat, di daerah mengingatkan pada para pejabat Bupati untuk langsung bekerja segara. Terkait secara khusus dalam rangka pemilihan umum, sekarang suasa kondusif, harmoni dalam keragaman di Palas, itu merupakan untuk kita semua," kata Hassanudin kepada wartawan usai pelantikan tersebut.
Selain Pemilu, pengembangan potensi daerah juga perlu menjadi perhatian. Menurut Hassanudin, Padanglawas memiliki potensi wilayah yang sangat baik. Pertanian, perkebunan, pariwisata hingga peternakan merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih maksimal lagi.
“Secara geografis, Padanglawas juga memiliki potensi yang strategis, Padanglawas berbatasan langsung dengan dua provinsi yakni Sumatera Barat dan Riau,” kata Hassanudin.
Hassanudin juga menitipkan beberapa pesan yang perlu ditindaklanjuti. Mulai dari pengendalian inflasi, alokasi anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat, mewaspadai dampak el nino, menyederhanakan prosedur dan tata kelola pemerintahan. Serta mengantisipasi gejolak politik yang dapat memicu terganggunya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.
