Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Pj Bupati Palas, Edy Junaedi merupakan Direktur Perizinan Non Industri di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pimpinan Menteri Bahlil Lahadalia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sejumlah kepala daerah soal masa jabatan, Pemprov Sumut tidak perlu lagi menunggu arahan dan surat petunjuk Kemendagri RI.

Kepala daerah berakhir jabatannya Desember 2023 ini, yakni Plt Bupati Palas, Plt Bupati Langkat, Plt Bupati Deli Serdang, Bupati Batubara, Bupati Taput dan Bupati Dairi.

Vonis 12 tahun tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut kedua terdakwa 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Notif pelaku ASP, mengajak menonton video porno terlebih dahulu karena memang punya niat mencabuli para korban. Aksinya gagal karena korban lari menjauhi pelaku.

Selain pembangunan Kantor Bupati Palas, Pemprov Sumut juga lakukan perbaikan jalan sepanjang 34 km dengan anggaran Rp203 M, diharapkan mendorong perekonomian masyarakat.

Nama-nama yang disebutkan dalam pengumuman tersebut selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Edy menegaskan mengedepankan sikap profesional, bukan secara kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi kepentingan politik dalam mengusulkan 8 Pj kepala daerah.

Edy menegaskan, kepemimpinan Bupati Palas, tidak ada tendensius pribadi kepada pihak tertentu. Melainkan sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada, yang ditetapkan Kemendagri.

Penunjukan Pj Kepala Daerah, pihak Pemprov Sumut akan segera berkordinasi dengan Kemendagri RI. Penunjukan ini untuk mengisi 8 posisi PJ Kepala daerah di Sumut.

Luat Hasibuan menilai, sudah selayaknya TSO diberhentikan sebagai Bupati Palas, mengingat Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tim observasi terdiri dari dokter spesialis syaraf dan penyakit dalam menyimpulkan TSO menderita sakit yang menimbulkan hambatan berkomunikasi dan aktivitas motorik.