Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, PKS : Jangan Mengambil Keuntungan

VIVA - Pemerintah Indonesia, terkhusus Kementerian Agama (Kemenag) RI harus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat menunaikan ibadah haji. Jangan mencari keuntungan dengan mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji hampir dua kali lipat.

Hal itu, disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi saat dikonfirmasi MEDAN VIVA, Rabu 25 Januari 2023. Ia mengatakan dengan tegas fraksi PKS DPRD Sumut, menolak usulan kenaikan ibadah haji tahun 2023.

"Pemerintah harus memiliki orientasi melayani, jangan mengambil keuntungan dari ibadah haji itu, sendiri," kata Jumadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut.

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut kompak bentangkan poster bertuliskan 'Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 Hijriah/2023 Masehi'. Aksi dilakukan saat rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu 25 Januari 2023.

Baca juga:

• Fraksi PKS DPRD Sumut Bentangkan Poster Tolak Kenaikan Biaya Haji Saat Paripurna
• Keberatan Biaya Haji Naik, Banyak Calon Jemaah Pilih Mundur Takut Tak Bisa Lunasi BPIH
• BPKH Jabarkan Perhitungan Detail Kenapa Biaya Haji Diusulkan Kemenag Naik

"Bagi kami ya rakyat Indonesia, tentu keberatan dengan kenaikan yang signifikan itu. Maka Fraksi PKS DPRD Sumut, menolak secara tegas terhadap kenaikan biaya ibadah haji untuk tahun 2023," sebut Jumadi.

Halaman Selanjutnya

Jumadi mengatakan usulan kenaikan biaya haji tahun 2023, yang diusulkan Kementerian Agama RI sebesar Rp 69,1 juta dari tahun sebelumnya, Rp 39,8 juta. Sehingga mengalami kenaikan yang sangat drastis.