Pesan Pj Gubernur Kepada Bupati/Walikota se-Sumut: PON 2024, Mari Kita Sukseskan
- Dok Pemprov Sumut
“Karena provinsi itu kan himpunan dari semua kabupaten/kota. Jadi kalau ada yang tidak bagus, satu saja, maka semua bisa saja nggak bagus. Karena ini akumulasi data kabupaten/kota,” sebutnya.
Dengan segala potensi, kearifan lokal, ciri khas dan sumber daya yang ada di setiap daerah lanjut Hassanudin, kehadiran Pemprov Sumut juga dalam rangka mensinergikan, menyelaraskan, memperkuat serta mempertajam arus pembangunan, baik di kabupaten/kota tertentu maupun antar daerah.
“Jadi jangan ada barier (penghalang) antara kita. Misalnya saja Danau Toba, di situ ada 8 kabupaten yang terkait dengan itu. Termasuk Phakpak Bharat yang merupakan wilayah penopang, walaupun tidak ada wilayahnya yang jadi bagian dari Danau Toba. Sekali lagi, kehadiran saya di sini bukan sifatnya mengikat atau top down, tetapi membangun keterpaduan dan sinergitas. Kita (Pemprov) itu mendukung kegiatan dan menggabungkan seluruh kabupaten/kota serta memastikan kondisinya baik,” jelasnya.
Terakhir, Hassanudin mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan, merupakan satu hal yang baik. Sebab pemeriksaan keuangan terus berkembang, hingga hal yang kecil dan detail pun menjadi objek untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya.
“Tidak usah alergi dengan pemeriksaan. Karena saya dipesankan oleh Menteri Dalam Negeri, pertama khusnul khotimah (berakhir dalam kondisi baik), dan kedua aman selamanya. Yang penting, apapun yang kita kerjakan, berdasarkan data dan fakta di lapangan yang muaranya berasal dari Pancasila. Ingat, orang lain mungkin sudah berlari, kita juga harus berlari, tidak boleh jalan di tempat. Makanya tidak ada vacum of power, semua harus gerak cepat,” jelasnya.
Sebagai penutup, Pj Gubernur meminta seluruh kepala daerah di Sumut untuk bekerja maksimal, dengan kehati-hatian dan kecermatan. Namun bukan berarti takut mengambil keputusan. Sebab selama masih dalam koridor dan ketaatan terhadap aturan, serta manajemen risikonya.
“Yang penting pertama adalah bagaimana menjalankan program dengan benar, kemudian baik, baru kita dapat enaknya. Jangan mau enaknya, tapi nggak benar. Harus diawali dengan melaksanakannya dengan benar,” sebutnya.
