Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Seluruh OPD Pemprov untuk mempertahankan keberhasilan ini dan berharap predikat WTP menjadi budaya birokrasi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Pemprov Sumut sudah 9 kalinya menerima opini WTP dari BPK RI, ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transpransi pengelolaan keuangan.

Roadshow Bus KPK ini langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan rangakaian acara dalam memberikan edukasi dalam pencegahan korupsi di kalangan masyarakat.

Hassanudin mengakui bahwa sebagai Pj Gubernur, dirinya bertugas untuk melanjutkan program pembangunan. Dimana, yang sudah bagus harus diteruskan dan bergerak maju.

Edy Rahmayadi mengungkapkan selama menjabat dan memimpin bersama Musa Rajekshah di Pemprov Sumut ini, selama 5 tahun masih dapat kekurangan dan meminta maaf.

Awal kepemimpinan tahun 2018, ditandai dengan warisan utang yang harus dibayar, terkait bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, besarnya Rp2,269 triliun.

WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Walau begitu, untuk mencapai WTP tersebut bukan hal yang mudah.

Gubernur Edy menjelaskan dalam memimpin Sumut ini, menyindir bukan karena suka atau tidak dan pilih atau tidak. Namun, melakukan tata kelola pemerintahan dan keuangan.

Dari 14 Pemda tersebut, Pemkab Labuhanbatu Selatan mencatatkan 10 kali berturut opini WTP. Kemudian Pemkab Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Dairi sebanyak 9 kali.

Realisasi pendapatan APBD Sumut tahun anggaran 2022 dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2022, maka diperoleh surplus sebesar Rp85.349.867.512.

Capaian yang diraih Pemprov Sumut antaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level 3.

LKPD Unaudited menunjukkan pihak yang menyerahkan siap untuk diaudit. BPK Perwakilan Sumut akan melakukan audit selama 2 bulan terhitung sejak penyerahan LKPD Unaudited.