Anggota Bawaslu Medan Peras Caleg Terancam Dipecat, Ketua DKPP: Melanggar Hukum Pasti Melanggar Etik

Ketua DKPP RI, Heddy Yugito.
Sumber :
  • BS Putra/VIVA Medan

VIVA Medan - Untuk memberikan sanksi ringan hingga pemecatan terhadap oknum anggota Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan dari jabatannya, yang terjerat kasus pemerasan Calon Legislatif (Caleg), tidak memerlukan  keputusan memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Sabu 3,8 Kg di Bandara Kualanamu, Rencana Dikirim ke Sulteng

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito mengungkapkan agar tidak terulang hal serupa terjadi di Bawaslu Medan dikemudian hari. Setiap penyelenggara pemilu harus menaati dan pedomani terkait etika.

"Etik harus dipedomani dan harus ditaati, tidak boleh, tidak. Etik itu, harus dijalankan. Melanggar etik, belum tentu melanggar hukum. Tapi, melanggar hukum pasti melanggar etik," ucap Heddy dalam jumpa pers pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Lee Hotel Polonia Hotel, Kota Medan, Kamis siang, 30 November 2023.

Suara Caleg DPR RI 'Hilang', Ketua Demokrat Sumut Tempuh Jalur Hukum

Sebelum dicecar pertanyaan wartawan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bawaslu Medan itu. Heddy menjawab sendiri, menyebutkan DKPP akan memberikan sanksi berat kepada Azlansyah.

"Apakah penyelenggara pemilu melanggar hukum, apakah terkena sanksi, sudah pasti (sanksi pecat). Sebelum kawan-kawan Bawaslu Medan kemarin ya. Sudah saya jawab itu," kata Heddy.

Bunda NW Ngaku Donatur Utama Prabowo-Gibran Usai Diperiksa Poldasu, TKD Sumut: Kami Tidak Kenal

Oknum anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan terjerat OTT bersama 2 rekannya diduga memeras seorang caleg DPRD Medan.

Photo :
  • Tangkapan layar/VIVA Medan

Heddy menjelaskan bahwa dari undang-undang yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara pemilu secara tetap adalah DKPP. 

Halaman Selanjutnya
img_title