Anggota Bawaslu Medan Peras Caleg Terancam Dipecat, Ketua DKPP: Melanggar Hukum Pasti Melanggar Etik
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Untuk memberikan sanksi ringan hingga pemecatan terhadap oknum anggota Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan dari jabatannya, yang terjerat kasus pemerasan Calon Legislatif (Caleg), tidak memerlukan keputusan memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito mengungkapkan agar tidak terulang hal serupa terjadi di Bawaslu Medan dikemudian hari. Setiap penyelenggara pemilu harus menaati dan pedomani terkait etika.
"Etik harus dipedomani dan harus ditaati, tidak boleh, tidak. Etik itu, harus dijalankan. Melanggar etik, belum tentu melanggar hukum. Tapi, melanggar hukum pasti melanggar etik," ucap Heddy dalam jumpa pers pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Lee Hotel Polonia Hotel, Kota Medan, Kamis siang, 30 November 2023.
Sebelum dicecar pertanyaan wartawan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bawaslu Medan itu. Heddy menjawab sendiri, menyebutkan DKPP akan memberikan sanksi berat kepada Azlansyah.
"Apakah penyelenggara pemilu melanggar hukum, apakah terkena sanksi, sudah pasti (sanksi pecat). Sebelum kawan-kawan Bawaslu Medan kemarin ya. Sudah saya jawab itu," kata Heddy.
Oknum anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan terjerat OTT bersama 2 rekannya diduga memeras seorang caleg DPRD Medan.
- Tangkapan layar/VIVA Medan
Heddy menjelaskan bahwa dari undang-undang yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara pemilu secara tetap adalah DKPP.
