Mereduksi Politik Identitas Sebagai langkah Peningkatan Kualitas Demokrasi
- Istimewa/MEDAN VIVA
Kedua, politik identitas dapat mengabaikan kepentingan umum dan mengarah pada korupsi. Ketika identitas menjadi faktor utama dalam politik, maka kepentingan umum dapat terabaikan. Politikus atau partai politik dapat lebih fokus pada memenuhi kebutuhan kelompok yang mendukungnya daripada memikirkan kepentingan semua warga negara.
Hal ini dapat mengarah pada korupsi, di mana politikus memperoleh keuntungan pribadi melalui tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, politik identitas dapat menghambat kemampuan negara untuk mengambil keputusan yang efektif dan mempercepat pembangunan. Ketika politik identitas memengaruhi kebijakan publik, keputusan mungkin diambil berdasarkan faktor yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Hal ini, dapat menghambat kemampuan negara untuk merespon perubahan yang cepat, dan mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keempat, politik identitas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika politik identitas digunakan untuk memobilisasi dukungan politik, maka kelompok minoritas dapat merasa tidak diakui dan terpinggirkan. Ini dapat memicu ketidakpuasan terhadap sistem politik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
Atas dasar alasan-alasan tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, penting bagi para pemimpin politik dan kelompok masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan kepentingan umum dan mempromosikan partisipasi yang inklusif. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih mampu memahami pentingnya partisipasi yang inklusif dalam proses politik dan mengambil keputusan yang berdasarkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem demokrasi yang relatif baru, tetapi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan sipil.
Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia: Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, lembaga pemilihan umum, dan lembaga kehakiman harus diperkuat untuk menjaga independensinya dan memastikan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
Meningkatkan partisipasi politik yang inklusif Partisipasi politik yang inklusif dapat meningkatkan legitimasi dari sistem demokrasi di Indonesia. Diperlukan upaya untuk mempromosikan partisipasi politik dari kelompok minoritas dan mendorong partisipasi aktif dari warga negara dalam proses politik, yang sehat, transparan, jujur, adil dan tanpa unsur politik identitas.
