Mereduksi Politik Identitas Sebagai langkah Peningkatan Kualitas Demokrasi
- Istimewa/MEDAN VIVA
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Transparansi dan akuntabilitas adalah faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan mereka, dan bahwa warga negara dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi.
Meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi dan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Ini dapat membantu mendorong partisipasi yang lebih aktif dan inklusif dalam proses politik. Membangun masyarakat yang inklusif dan toleran Pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran dapat membantu mendorong partisipasi politik yang inklusif dan memperkuat integrasi sosial dan politik.
Pemerintah dapat berperan dalam mempromosikan dialog antar kelompok dan memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia dan kepentingan umum. Memperkuat lembaga Demokrasi Dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi, dan membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, Indonesia dapat menjaga kualitas demokrasinya dan terus maju sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.
Dalam kesimpulannya, politik identitas dapat memberikan pengaruh negatif pada kualitas demokrasi. Ketika politik identitas digunakan untuk memecah belah masyarakat dan mengabaikan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok.
Maka kualitas demokrasi akan turun. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan partisipasi inklusif dan memperkuat kesadaran akan kepentingan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan itu, pada proses tahapan pemilu yang saat tengah berlangsung. Jangan dibiarkan proses berjalan terus, tergerus dengan ada indikasi politik identitas dari pihak lain.
Peran pemerintah, KPU, Bawaslu, pemantauan pemilu hingga masyarakat umum, bersatu dan melawan segala bentuk tindakan politik identitas, termasuk politik uang, SARA dan ujaran kebencian. Hal itu, akan membuat demokrasi di Indonesia akan berjalan ditempat atau mundur. Masyarakat sebagai pemilik peran besar dalam pesta demokrasi pada tahun 2024.
Harus cermat melihat perkembangan dunia politik saat ini. Sehingga tidak terjebak, dengan politik yang bisa menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Peran aktif dan bijaksana masyarakat dalam melihat dinamika politik yang terjadi. Dengan tujuan, mendapatkan pemimpin negara dan Wakil Rakyat yang berkualitas, bukan menghalalkan segala cara, untuk mencapai ambisi kekuasaannya.
