Meski Diblacklist, Bobby Nasution Tetap Ingin Ambil Formulir Pilgub Sumut dari PDIP

Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Sumber :
  • Dok Pemko Medan

Walaupun komunikasinya sedang tidak baik dengan PDIP. Bobby Nasution menjelaskan kinerja dia selama menjadi Walikota Medan banyak dapat dukungan dari berbagai politik, termasuk PDIP di DPRD Kota Medan.

Pamannya Sempat Jadi Sorotan, Ternyata Bobby Nasution Lantik Topan Ginting Sebagai Pj Sekda Medan

"Enggak lah, saya selalu sampaikan dengan partai seluruh partai, bukan urusan politiknya yang tapi urusan kerja dengan DPRD Medan, dengan seluruh fraksi beberapa keputusan kita ambil itu putusan sama-sama," ucap Bobby.

"Tidak ada yang gejolak terlalu tinggi. Ini disupport partai politik saya rasa nanti kemarin mudah-mudahan panggilan rindu saja," kata suami Kahiyang Ayu itu.

Baru Edy Rahmayadi dan Barry Simorangkir yang Mendaftar ke PKS untuk Maju Pilgub Sumut 2024

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya telah membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Ia menyebut semua pihak boleh mendaftar, kecuali menantu Presiden Jokowi, yaitu Bobby Nasution.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," ujar Hasto kepada wartawan, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, dikutip Sabtu, 13 April 2024.

Potensi Besar Diusung PDIP di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi : Sudah Ada Sinyal Positif

Selain itu, dirinya juga mendapatkan laporan dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga sudah membuka proses pendaftaran. "Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," ucap Hasto.

Di sisi lain, Hasto kembali menegaskan bahwa PDIP sangat siap menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap sarat abuse of power. 

Halaman Selanjutnya
img_title