Aktivis Sumut Desak KPK, Segera Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi di Labura
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Aktivis Sumatera Utara Fahrul Rozi Harahap dan Kawan-kawan Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumut, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Merah Putih Jakarta pada Hari Rabu, 16 April 2025.
Aksi unjuk rasa tersebut didasari atas Laporan mereka dengan nomor surat 227-228/JMMsu/LP/II/2025 pertanggal 21 Februari 2025, perihal dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura), yang diduga melibatkan bupatinya. Aktivis dan JMM Sumut menyatakan keseriusan untuk mendatangi langsung KPK RI.
Aktivis Sumut Fahrul Rozi dalam aksi damai dan unjuk rasanya mendatangi kantor KPK dan meyakini KPK tidak akan gentar untuk menghadapi atau menindak Bupati Labura yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
"Sudah saya sampaikan sebelumnya di beberapa media, saya dan kawan-kawan aktivis lainnya akan datang ke KPK RI untuk meminta KPK menindak lanjuti laporan kami sebelumnya dan kehadiran kami juga untuk menjemput semangat KPK untuk segera periksa Bupati Labuhanbatu Utara," ucap Fahrul Rozi saat orasi di Depan Gedung Merah Putih kepada media di Jakarta.
Lanjut, Fahrul Rozi menjelaskan, pada Tanggal 21 Februari 2025, pihaknya sudah sampaikan item-item isi laporan ke Pengaduan masyarakat (dumas) ke KPK RI, disitu juga kita menjelaskan bahwa salah satu penyidik pernah menyampaikan sebagian bukti sudah cukup akurat.
"Adanya dugaan suap jual beli jabatan, Fee proyek dan suap peraturan Bupati, lalu kami juga sampaikan bahwa jalan yang diperhatikan Presiden ke-7 Jokowi saat itu diduga dikorupsi, itu artinya tentu mega proyek seperti itu tak luput dan berjarak dari pengetahuan Bupatinya," ungkap Fahrul Rozi saat Orasi di atas mobil komando depan kantor KPK RI.
"Jalan dan ruang untuk penyidik KPK RI sebenarnya sudah terbuka luas untuk periksa Bupati Labura, tinggal jalan mana yang akan dipilih KPK dalam menguatkan supermasi hukum," tegasnya.
