Gelar Unjuk Rasa 'Indonesia Gelap' di DPRD Sumut, Ini Tuntutan Ratusan Mahasiswa

Ratusan mahasiswa unjuk rasa 'Indonesia Gelap' di DPRD Sumut,
Sumber :
  • BS Putra/VIVA Medan

VIVA Medan - Ratusan mahasiswa berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed), menggelar unjuk rasa 'Indonesia Gelap', berlangsung di depan Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat 21 Februari 2025.

Rico Waas-Zakiyuddin Resmi Dilantik Jadi Walikota dan Wakil Walikota Medan

Dalam aksinya, mahasiswa ini membentang spanduk putih, dengan bertuliskan 'Turunkan Prabowo, Adili Jokowi, Periksa Bobby'. Selain itu, menyampaikan sejumlah poin tuntutan, dengan menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia, yang dinilai merugikan masyarakat.

Ketua BEM USU, Muzammil Ihsan mengungkapkan Presiden RI, Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi terhadap Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Karena, akan berimbas kepada masyarakat, yang mendapatkan hak seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Baru Dilantik Menjadi Gubernur Sumut, Kantor Bobby Nasution Didemo Ratusan Massa

"Perhatian massa aksi dalam tuntuan ini adalah pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap poin diatas, sebab beberapa hal padat kejanggalan. Seperti, transparansi, mekanisme, sarana dan dampak. Kemudian dalam tuntutan upaya mengkawal kebijakan ini akan tetap dilakukan," ucap Muzammil.

Muzammil dengan pimpinan orator lainnya, mengatakan bahwa mereka juga mendorong DPR RI segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Kami dalam tuntutan ini karena Draft RUU Perampasan Aset masih luntang-lantung sedangkan koruptor masih mengeruk untung. Sudah satu dekade lebih Draft RUU ini disusun sejak 2012, dan massa aksi meminta untuk disahkan tahun ini," jelas Muzammil.

Bahagianya Wabup Asahan, Anaknya Pimpin Barisannya Saat Dilantik Presiden Prabowo

Aksi unjuk rasa

Photo :
  • BS Putra/VIVA Medan

Lebih lanjut, kata Muzammil, Presiden RI, Prabowo Subianto juga harus mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sistemik. "Kami minta program MBG dan mengusulkan program ini diadakan di tahun berikutnya, atau sekiranya dilakukan di tahun ini dengan evaluasi sistemik, bebas dari hutang, bebas dari pengaruh oligarki, dan diselenggarakan di daerah 3T, terutama menghindari pembengkakan anggaran," sebutnya.

Halaman Selanjutnya
img_title