Dihadapan Komisi I DPR RI, Kadis Kominfo Beberkan Permasalahan Komunikasi dan Informasi di Sumut

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut membeberkan permasalahan terkait infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan support dari pusat.

Hal itu, diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Ilyas Sitorus saat menerima menerima kunjungan kerja (Kunker) Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani Sitorus di Kantor Dinas Kominfo Sumut Jalan HM Said, Kota Medan, Jumat 24 Januari 2025.

Atas hal itu, Ilyas berharap permasalahan ini, dapat disampaikan dan mendapatkan dukungan pusat untuk satu data Indonesia dan bantuan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat disalurkan kepada kabupaten/kota di Sumut. “Harapan kami kendala yang ada di Sumut ini bisa diperjuangkan di tingkat pusat,” ucap Ilyas.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Terpilih Nias Utara Yusman Zega, Sekretaris Diskominfo Sumut Achmad Yazid Matondang, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut Rismawati, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Sumut Porman Mahulae dan Kadis Kominfo Nias Utara Raradodo Waruwu.

Ilyas Sitorus menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR RI. Dikatakannya, ini merupakan kunjungan kerja pertama sekali anggota DPR RI di tahun 2025 ke Kantor Dinas Kominfo Sumut. “Kami berterima kasih atas kunjungan kerja ibu ke sini,” kata Ilyas.

Ilyas mengatakan ada beberapa permasalahan komunikasi dan informasi yang ada di Sumut. Antara lain, masih adanya beberapa daerah di Sumut yang blankspot, seperti Nias Utara. “Kita berharap ke depannya ini bisa dibantu sehingga tidak ada lagi daerah yang blankspot di Sumut,” ujar Ilyas.

Permasalahan blankspot ini, menurut Ilyas, menjadi hal yang penting, mengingat program Presiden RI yang bertujuan membangun Indonesia dari desa ke kota. Bagaimana informasi pemerintah bisa cepat sampai hingga ke desa, jika komunikasi terkendala karena blankspot. “Proses pembelajaran siswa juga terkendala karena hal ini, padahal proses pembelajaran sekarang semua sudah melalui internet,” kata Ilyas.

Halaman Selanjutnya

Ilyas juga menyampaikan harapannya kepada anggota DPR RI Komisi I yang juga secara tugas membidangi urusan komunikasi dan informasi untuk ikut menyuarakan bahaya dari judi online. Sebab, judi online akan berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, psikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya.