Dana Peremajaan Sawit Rakyat, Airlangga : Tahun 2023 Realisasinya Rp1,5 Triliun

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat temu wicara dengan penerima bantuan dana peremajaan sawit rakyat di Deliserdang.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, lalu. Tercatat, realisasi PSR hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia sekitar Rp6 triliun.

Ijeck dan Bobby Nasution Bertemu di Jakarta Bahas Pilgub Sumut 2024, Ini Hasilnya

Hal itu, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat 26 Januari 2024. Untuk itu, Airlangga mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.

"Jadi saya datang ke sini, untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," ucap Menko Perekonomian itu kepada wartawan.

Golkar Target Pilkada Serentak 2024 Menang 60 Persen Seluruh Daerah, Ijeck: Perjuangan Belum Usai

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya. Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar di replanting. Adapun dana yang disediakan Rp 6 triliun.

"Dan tahun (2023) kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu, menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.

Perkuat Daya Saing Perkebunan, Ini 4 Strategi Jitu Disiapkan Pemprov Sumut

Pemerintah sendiri katanya sedang memperlajari keterlanjuran lahan dari kehutanan dimana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Halaman Selanjutnya
img_title