Edukasi Pencegahan Korupsi, Bus KPK Sambangi Sumut, Catat Tanggalnya

VIVA Medan - Roadshow Bus KPK akan sambangi Kota Medan, Sumatera Utara. Serangkai acara akan digelar dan berlangsung di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, sejak 26 hingga 29 Oktober 2023.

Inspektur Daerah Provinsi Sumut, Lasro Marbun mengungkapkan pada Kamis besok, 19 Oktober 2023. Pemprov Sumut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Arief Sudarto Trinugroho akan menerima kedatangan tim roadshow Bus KPK.

"Tapi, secara fisik hari ini di Inspektorat kami akan menerima kedatangan tim roadshow bus KPK. Lalu besok di kantor Gubernur, Pak Sekda dan kami dampingi dari beberapa perangkat daerah, akan menerima tim roadshow bus KPK," ucap Lasro dalam jumpa pers roadshow Bus KPK di Sumut, di Lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu 18 Oktober 2023.

Untuk diketahui, dalam kegiatan roadshow Bus KPK ini, akan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan rangakaian acara dalam memberikan edukasi dalam pencegahan korupsi di kalangan masyarakat dan pelajar. Didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sumut, Harvina Zuhra, Lasro mengungkapkan atas kehadiran roadshow Bus KPK di Sumut, memberikan semangat bagi Pemprov Sumut, terus bekerja keras mewujudkan Good Government dan Clean Government.

"Kedua bahwa kegiatan ini, merupakan rangkaian kehadiran negara dalam memberikan edukasi. Khususnya, kepada negara pemerintah yang melaksanakan amanat rakyat melalui pengelolaan APBN, APBD, dan kepada publik supaya ikut serta untuk menjaga marwah kebaikan dan kebenaran uang negara, dan daerah di Provinsi Sumut oleh jajaran Pemprov Sumut dan oleh jajaran 33 Kabupaten/Kota di Sumut serta instansi terkait," jelas Lasro.



Komisi Pemberantasan Korupsi.

Photo :

• VIVA

Ketiga, Lasro menjelaskan bahwa kegiatan ini, semakin memperkaya supaya Pemprov Sumut, dengan dukungan penuh dari Kementerian/Lembaga. Khususnya, KPK untuk meningkatkan penyadaran diri bahwa seluruh jajaran pemerintahan itu adalah untuk melayani rakyat.

Halaman Selanjutnya

"Jadi pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan bisa diyakini sebagaimana bapak ibu ketahui hingga saat ini kita sudag 9 kali WTP tapi tidak cukup di situ. WTP itu harus bermuara kepada kebaikan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu tidak bosan-bosannya KPK RI, terus mendukung upaya Pemprov Sumut. Guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu juga sejalan dengan tugas supervisi dan koordinasi dari KPK," ucap Lasro.