Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Kapolda Sumut memberikan atensi atas kasus pencabulan yang diduga dilakukan suami Wakil Bupati Labuhanbatu terhadap keponakannya.

Awal kepemimpinan tahun 2018, ditandai dengan warisan utang yang harus dibayar, terkait bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, besarnya Rp2,269 triliun.

Majelis hakim PTUN Medan diharapkan mengabulkan seluruh materi gugatan tersebut, dengan menunda dan menghentikan pembangunan Underpass di Jalan Juanda Medan.

Predikat provinsi terkorup sudah sangat jauh dibanding pencapaian Pemprov Sumut saat ini. Tahun 2022, Sumut menjadi peringkat 4 nasional strategi pencegahan korupsi.

Proyek lampu pocong gagal itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena menggunakan APBD Kota Medan senilai Rp 25 miliar dan sudah sudah digunakan Rp21 miliar.

Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan di 3 entitas, yakni lingkungan Pemda, meliputi Pemprov, kepolisian dan kantor pertanahan.

Laporan tersebut, tidak lepas dengan meminta keadilan kepada Ombudsman Perwakilan Sumut, untuk batalkan pembangunan Underpass titik Jalan Juanda Medan.

Ombudsman Sumut selanjutnya akan meminta keterangan Pemkab Deli Serdang, DPRD Deli Serdang dan PT Latexindo terkait dengan proses jual beli jalan tersebut.

Gubernur Edy mengatakan independensi Ombudsman RI Perwakilan Sumut sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik, tidak boleh luntur.

Edy Rahmayadi juga berharap agar Ombudsman RI Perwakilan Sumut terus bekerja secara objektif dan independen. Sehingga pelayanan publik yang dicita-citakan bisa terwujud.

Pelayanan publik adalah wajah kongkrit negara ditengah-tengah masyarakat. Bila pelayanan publik baik maka negara ini telah memberikan wajah baik kepada masyarakat.

PT Angkasa Pura Aviasi memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa bandara dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan