May Day 2023, Ratusan Buruh Sampaikan Tuntutan di Kantor Gubernur Sumut
- BS Putra/MEDAN VIVA
Ketiga, batalkan aturan parliamentary threshold 4%, keempat tolak Omnibus Law RUU Kesehatan, kelima reforma agraria dan kedaulatan pangan, tanah untuk petani dan kesejahteraan rakyat. Keenam, pilih Presiden RI 2024-2029 yang pro buruh, petani, dan rakyat miskin kota, serta ketujuh agar Kementerian ATR/BPN, Gubernur Sumut, BPN Sumut dan aparat penegak hukum pemberantasan mafia tanah di Sumut.
Ratusan buruh gelar aksi didepan Kantor Gubernur Sumut.
- BS Putra/MEDAN VIVA
Untuk diketahui, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja disahkan di tengah polemik yang terjadi atas pasal-pasal di dalamnya. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2023. Kemudian Perppu ini disahkan pemerintah pada Maret 2023.
Para buruh menilai, pemerintah telah mengangkangi MK. Karena harusnya, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dengan partisipasi bermakna dari berbagai stakeholder. Namun nyatanya, tidak ada perubahan berarti di dalam Undang-undang tersebut. Khususnya pada klaster ketenagakerjaan.
“Martabat MK harus dipertahankan. Masa disuruh mengubah, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sama saja seperti yang diputus sebelumnya,” kata Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo.
Buruh menilai, pengesahaan yang terkesan dipaksakan itu menunjukkan arogansi pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat juga dinilai tidak memiliki empati mendengar aspirasi buruh.
“Tidak ada empati untuk menyejahterakan buruh kita sendiri. Pada Undang-undang sebelumnya saja belum sejahtera. Itu justru dikurangi. Jadi mereka memiskinkan kaum buruhnya sendiri,” imbuhnya.
