May Day 2023, Ratusan Buruh Sampaikan Tuntutan di Kantor Gubernur Sumut
- BS Putra/MEDAN VIVA
Willy menyorot sejumlah polemik pada klaster ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya adalah aturan soal pesangon. Pada aturan sebelumnya, buruh bisa mendapat pesangon dua kali ketentuan. Misalnya, buruh yang sudah sembilan tahun kerja mendapatkan sembilan bulan upah. Kemudian ditambah penghargaan masa kerja.
“Contoh, penghargaan masa kerjanya lima bulan, kemudian masa kerjanya sembilan bulan. Jadi 15 bulan upah. Ini dikali dua ketentuan. Artinya dua kali lipat. Jadi 30 kali upah untuk pesangon. Tapi hari ini, mau di PHK seperti apapun hanya dapat satu ketentuan,” kata Willy.
Ratusan buruh gelar aksi unjuk rasa pada May Day 2023.
- BS Putra/MEDAN VIVA
Kemudian, soal hak cuti yang dikurangi. Lalu sistem kerja tidak ada batas waktu. Sehingga buruh berpotensi menjadi pekerja kontrak seumur hidup dan tidak diangkat karyawan. Willy kembali menegaskan, Undang-undang Cipta Kerja semakin menambah penderitaan kaum buruh.
“Saya berani menyampaikan, kenapa UU itu dinamakan UU Cipta kerja. Artinya dibuat untuk pencipta kerja. Menguntungkan pengusaha. Dari dulu itu namanya UU perburuhan. Sejak zaman belanda. Zaman Soekarno Undang-undang perburuhan. Kemudian pada reformasi, UU ketenagakerjaan. Jadi UU ini bukan untuk melindungi, buruh. Tapi justru melindungi pengusaha,” pungkasnya.
Para buruh diterima oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Abdul Haris Lubis. Setelah melakukan orasi, para buruh berkonvoi ke DPRD Sumut.
Sementara itu, Kadisnaker Sumut, Abdul Haris Lubis mengatakan apa menjadi tuntutan buruh tersebut, akan disampaikan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Karena, mantan Pangkostrad itu, sedang berada di Jakarta saat ini.
