Demo Tolak UU TNI Terus Menggalir, Ahmad Sahroni: Wajar Terjadi Dimanika
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Kalangan masyarakat, yang didominasi kaum mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah menolak pengesahan Undang-undang TNI. Demo menolak UU TNI itu, sempat di warnai dengan kericuhan antara massa aksi dan petugas kepolisian.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengungkapkan aksi unjuk rasa, yang dilakukan mahasiswa hal yang wajar saja dalam menyikapi dimanika terkait revisi Undang-undang TNI.
"Gini, wajar terjadi dimanika terkait revisi Undang-undang TNI, karena teman-teman di daerah dan di Jakarta, tidak melihat dan membaca persis, yang menjadi revisi Undang-undang tersebut," sebut Ahmad Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Kamis 27 Maret 2025.
Politisi Partai NasDem, mengatakan silakan melakukan aksi unjuk rasa dalam menyikapi Undang-undang TNI. Tapi, mengiring statement negatif kepada publik terkait dengan Undang-undang TNI tersebut.
"Makanya, narasinya dinegatifkan. Ini dwi fungsi ABRI diaktifkan kembali, enggak beda-beda, ada 3 pasal. Selainnya, tidak ada perubahan sama sekali," kata Ahmad Sahroni.
Mahasiswa demo tolak UU TNI di depan Gedung DPRD Sumut, Kota Medan.
- BS Putra/VIVA Medan
Ahmad Sahroni mengungkapkan bentar lagi DPR RI, akan mengesahkan Rancangan Undang-undang KHUP untuk Polri. Diperkirakan akan menimbulkan penolakan seperti Undang-undang TNI sebelumnya.
"Bentar lagi, kita masuk RUU KHUP. Ini dinamika ketidaksukaan institusi, wah polisi seperti ini, kapan kita selesainya," jelas Ahmad.
Ahmad Sahroni mengatakan semua Undang-undang itu, disahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat merasakan kesejahteraan. "Kita fokus dalam pelayanan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa merasakan kesejahteraan itu lah fokus pemerintah sekarang," tutur Ahmad Sahroni.
