BPJS Kesehatan Medan Dorong Seluruh Kabupaten/Kota di Sumut Capai UHC

Kacab BPJS Kesehatan Kota Medan, dr Yasmine Ramadhan Harahap.
Sumber :
  • BS Putra/MEDAN VIVA

VIVA Medan - BPJS Kesehatan Kota Medan mendorong 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, untuk bisa mencapai status Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakatnya. Karena, baru 10 Kabupaten/Kota di Provinsi ini, sudah berstatus UHC.

Peringati Hardiknas 2024, Ini Pesan Pj Gubernur Sumut

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Cabang (Kacab) BPJS Kesehatan Kota Medan, dr Yasmine Ramadhana Harahap, dalam jumpa pers di Kota Medan, Jumat 17 Maret 2023. Ke-10 Kabupaten/Kota sudah berstatus UHC, yakni Kota Medan, Kabupaten Samosir, Kota Gunung Sitoli Kemudian, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi.

Dalam pertemuan ini, juga dihadiri oleh Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kota Medan, Rahman Cahyo dan Kapala Bagian Mutu Pelayanan dan Kepesertaan BPJS Kota Medan, Supriyanto Syaputra.

Bobby Nasution Tunjuk Pamannya Jabat Plh Sekda Medan, Ini Penjelasan Benny Siregar

Yasmine mengatakan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kendala untuk pembayaran iuran kepesertaan yang didaftarkan. Sehingga masyarakat yang didaftarkan dimasing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sangat banyak.

Untuk diketahui, UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk, yang telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan.

Musrenbang RPJPD, Pj Gubernur Sumut Paparkan Visi Misi Pembangunan 2025-2045

"Tapi ini, uang yang harus mereka anggaran, sebagian besar itu memang terbentur di anggaran," ucap Yasmine.

Untuk UHC ini, Yasmine mengatakan harus hitung analisa fisikalnya dimasing-masing Kabupaten/Kota. Karena, kemampuan daerah berapa yang dianggarkan.

"Jangan nanti UHC masuk, pas dia uangnya gak ada, harus ada analisa fiskalnya. minimal terdaftar 95 persen," sebut Yasmine.

Yasmine mengakui sejak Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan ke publik atas status Kota Medan, sudah UHC sejak 1 Desember 2022, lalu. Hal ini, mendorong Kabupaten/Kota di Sumut untuk mengikuti jejak Pemko Medan.

"Orang bilang, kenapa Medan bisa yang penduduknya paling besar. Kenapa daerah lain yang kecil tidak bisa, mereka merasa tertantang," ucap Yasmine.

Namun, Yasmine mengungkapkan Provinsi Sumut kalah jauh dari Provinsi Aceh. Dimana, 23 Kabupaten/Kota di Aceh, seluruhnya berstatus UHC.

"Padahal daerah-daerah lain, banyak yang dianggarkan oleh Provinsinya. Kalau Aceh itu, justru Kabupaten/Kota enggak anggarkan, semua di provinsi anggarannya," kata Yasmine.

Untuk di Pemprov Sumut, Yasmine mengungkapkan hanya menganggarkan 22 ribu jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk di Sumut 15 juta jiwa. Yasmine terus mendorong Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota untuk berstatus UHC. Karena, pelayan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat, muda diakses bila sakit.

"Kesehatan ini kan, efeknya langsung. Kalau jalankan cantik, tidak semua orang punya kenderaan. Tapi, kesehatan itu orang yang langsung merasakan," sebut Yasmine.