Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Penolakan penundaan pembangunan underpass Jalan Juanda disayangkan yang menilai majelis hakim tidak peka dan mengenyampingkan fakta dan data serta saksi ahli.

Penggugat mengharapkan majelis hakim PTUN Medan mengabulkan seluruh materi gugatan tersebut, dengan menunda dan menghentikan pembangunan Underpass Jalan Juanda.

Warga terdampak pembangunan Underpass menilai, dilakukan Pemko Medan, tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Karena, pembangunan hanya dilakukan satu sisi jalan.

Majelis hakim PTUN Medan diharapkan mengabulkan seluruh materi gugatan tersebut, dengan menunda dan menghentikan pembangunan Underpass di Jalan Juanda Medan.

Jangan sampai underpass Jalan Juanda mengurangi kemacetan, tapi membuat hancur usaha masyarakat. Seperti pada pembangunan Underpass Titi Kuning di Jalan AH Nasution.

Laporan tersebut, tidak lepas dengan meminta keadilan kepada Ombudsman Perwakilan Sumut, untuk batalkan pembangunan Underpass titik Jalan Juanda Medan.

Kajian yang akan disusun adalah kajian pembangunan berkelanjutan yang menerima dan merealisasikan saran/pendapat serta tidak merugikan warga masyarakat Kota Medan.

Warga yang terkena imbas pembangunan underpass Jalan Juanda meminta Presiden RI beserta jajarannya memberikan arahan dan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Surat itu meminta evaluasi dan penundaan pembangunan Underpass yang akan dibangun dari Jalan Juanda Medan melintasi Jalan Brigjend Katamso Medan dan Jalan SM Raja, Medan.

Warga yang terdampak pembangunan underpass Jalan Ir Juanda-Jalan Brigjen Katamso harapkan Wali Kota Medan Bobby Nsution untuk menunda dan mengevaluasi proyek tersebut.