Korupsi APD Covid-19 Tahun 2020, Kadis Kesehatan Sumut Ditahan
- Dok Kejati Sumut
VIVA Medan - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, berinisial AMH resmi ditahan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut atas kasus dugaan korupsi saat Covid-19 tahun 2020 lalu. Selain AMH, penyidik juga menahan pihak swasta, berinisial RMN.
AMH jadi tersangka kasus Penyelewengan dan Mark-Up Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Selain AMH, penyidik Kejati Sumut juga menahan RMN pihak swasta atau rekanan.
Penahanan Kadinkes Sumut dan pihak swasta dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, didampingi Aspidsus Dr, Iwan Ginting dan Kasi Penkum Yos Tarigan, Rabu 13 Maret 2024.
"Sebelumnya, Tim Pidsus Kejati Sumut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sejumlah pihak terkait telah dipanggil, untuk dimintai keterangan. Sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," sebut Idianto.
Kadinkes Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan.
- BS Putra/VIVA Medan
Dalam rangka efektivitas proses penyidikan, lanjut Kajati Sumut serta berdasarkan pertimbangan obyektif dan subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP, terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan.
"Kedua tersangka ditahan di dua tempat berbeda yaitu Rutan Pancur Batu dan di Rutan Labuhan Deli. Penahanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan," jelas Idianto.
Berdasarkan informasi diperoleh dari Kejati Sumut, kronologi perkaranya adalah pada tahun 2020, telah diadakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.978.000.000. Salah satu, rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka dr AMH diduga tidak menyusun sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga/mark up yang cukup signifikan.
Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN (selaku pihak swasta/rekanan), sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut.
"Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5," kata Idianto.
