Rawan Pemilu 2024, Pj Gubsu Dihadapan Komisi I DPR RI : Sumut dalam Kategori Sedang

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, menerima kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI.
Sumber :
  • Dok Pemprov Sumut

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen mengawal kondusifitas dan keamanan, selama Pemilu dan Pilkada serentak.

Pemprov Sumut Bentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin saat menerima kunjungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis 7 Desember 2023.

Selain itu, Pemprov Sumut bersama Forkopimda juga berkomitmen mencegah dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu, menyelesaikan berbagai masalah yang timbul selama pelaksanaan Pemilu dan mendukung kinerja KPU RI dan Bawaslu RI.

KAI Sumut Catat Penumpang Arus Balik Lebih Banyak 35%, Dibanding Arus Mudik Lebaran 2025

Pj Gubernur juga melaporkan pada Komisi I DPR RI, bahwa Pemprov Sumut dan Forkopimda telah melakukan berbagai hal terkait upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak. Mulai dari menyiapkan pendanaan, deklarasi Pemilu damai, apel gelar pasukan pengamanan Pemilu, dan deklarasi Pemilu damai antar-umat beragama. Disampaikannya, kondisi kerawanan Sumut berada dalam kondisi sedang.

“Sumut dalam kategori sedang, kondisi ini bisa sangat dinamis, kami, Forkopimda siap bergerak cepat untuk menindaklanjuti segala permasalahan yang muncul,” katanya.

Parluatan dan Hatunggal Ambil Formulir Pendaftaran Bacalon Ketua Umum KONI Sumut

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin

Photo :
  • Dok Pemprov Sumut

Selain itu, dipaparkan juga, berbagai dukungan yang diberikan Pemprov Sumut terkait kesuksesan Pemilu dan Pilkada serentak. Di antaranya menjaga koordinasi dan sinergitas dengan setiap pihak, dukungan sarana dan prasarana, melakukan deteksi dini guna antisipasi potensi kerawanan, sosialisasi dan publikasi Pemilu pada masyarakat, serta penekanan netralitas ASN.

Halaman Selanjutnya
img_title