Usai Kasus Korupsi dan Satwa, Hari Ini Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana PA Disidang Perka TPPO
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Setelah divonis 2 bulan kasus kepemilikan satwa dilindungi, Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Pegangin-angin kembali duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Sabri Marbun membenarkan, Terbit Rencana Perangin-angin yangl akrab disapa Cana itu kembali menjadi terdakwa dan menjalani sidang TPPO di Pengadilan Negeri Stabat, Rabu 30 Agustus 2023.
"Iya benar, jadwal penetapan sidang TPPO besok (hari ini)," ujar Sabri ketika di konfirmasi di PN Stabat, Selasa 29 Agustus 2023.
Sabri menjelaskan, Cana didakwa primair pasal 2 ayat (2) jo pasal 7 ayat (2) jo pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kedua pasal 2 ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) jo pasal 10 UU RI No 21/2007 Tentang Pemberantasan TPPO.
"Atau kedua: pertama, pasal 2 ayat (2) jo pasal 7 ayat (2) jo pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Kedua: Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau ketiga: Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," sambungnya.
Sidang Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin kasus kepemilikan satwa dilindungi.
- Istimewa/VIVA Medan
Ia menambahkan, Cana juga didakwa keempat pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
"Atau kelima, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau keenam, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," urainya.
Sementara itu, barang bukti dalam kasus TPPO adalah tanah dan bangunan beserta dokumen kepemilikan yang dijadikan kerangkeng dan yang digunakan untuk mengurung atau menampung para korban.
Kemudian perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik PT Dewa Rencana Pegangin-angin berikut dokumen kepemilikan yang diduga sebagai tempat para koban atau anak kereng yang dipaksa bekerja tanpa gaji atau upah.
Terakhir, pembukuan serta dokumen laporan keuangan PT Dewa Rencana Perangin-angin sejak tahun 2010 sampai dengan 2022, yang dijadikan barang bukti.
