Pantas Dicopot, Anggota DPRD Sumut: Kadis PUPR Banyak Ngomong Dibanding Kerjanya
- BS Putra/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Langkah Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, sudah tepat dan mendapatkan apresiasi dari DPRD Sumut.
Hal itu, disampaikan oleh anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto dalam keterangan tertulis diterima VIVA, Sabtu 20 Mei 2023. Ia menilai seharusnya, mantan Pangkoarmada itu seharusnya mencopot Kadis PUPR Sumut, tahun lalu. Karena, dilihat kinerja buruk yang dilakukannya.
"Bagus itu di copot, harusnya tahun lalu sudah di copot Kadis tersebut. Rekomendasi mencopot Kadis PUPR Sumut, sudah kami sampaikan sejak tahun lalu, ke Pak Gubsu," sebut Hendro.
Hendro mengatakan rekomendasi pencopotan Bambang Pardede dari jabatannya, sudah disampaikan sejak rapat paripurna DPRD Sumut pada pandangan akhir Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD tahun 2022 lalu.
Hendro mengungkapkan setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap kinerja Kadis PUPR Sumut terkait dengan mega proyek Rp 2,7 triliun pada proyek infrastruktur jalan dan jembatan strategis Sumut. Banyak kerjaan tidak sesuai dengan target yang dicapai.
Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede. (Dok Pemprov Sumut)
- -
"Kita sudah melihat di lapangan, sudah ngecek di lapangan. Kadis tersebut, terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja. Menuntaskan apa yang menjadi tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di provinsi Sumut," ucap Hendro.
Hendro pun, membeberkan kinerja tidak maksimal Bambang Pardede, seperti rapat banggar di DPRD Sumut, akhir April 2023. Terkait dengan serapan anggaran pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2023. Mantan Kadis PUPR Sumut itu, tidak hadir.
"Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah, 3 bulan gak jelas outputnya. Kami di banggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubsu agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini," jelas Hendro.
Hendro meminta segera penunjukan Plt Kadis PUPR Sumut. Namun, orang menggantikan Bambang Pardede harus bisa jauh lebih lagi, dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat.
Politisi muda dari Fraksi PKS DPRD Sumut, mengungkapkan kedatangan Presiden RI, Joko Widodo meninjau jalan yang rusak di Labuhanbatu Utara, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR Sumut, bahwa kerja itu harus serius, harus benar dan tuntas.
"Semoga pak Presiden juga mau peduli terhadap jalan jalan nasional di provinsi Sumut. Agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR RI. Sehingga jalan tersebut bagus dan bisa dinikmatin oleh masyarakat Sumut. Khususnya, jalan nasional dari Binjai, Langkat hingga perbatasan dengan Aceh Tamiang Provinsi Aceh," sebut Hendro.
Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede dicopot oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terkait kinerja buruk pembangunan strategi infrastruktur atau disebut proyek Rp 2,7 triliun.
Surat Keputusan pembebastugasan Bambang Pardede ditandatangani oleh Edy Rahyamadi pada Rabu sore, 17 Mei 2023. Dimana hari yang sama, Presiden RI Joko Widodo meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Presiden Jokowi tinjau jalan rusak di Labura.
- Istimewa/MEDAN VIVA
"Dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kadis PUPR," sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin saat dikonfirmasi VIVA, Jumat sore, 19 Mei 2023.
Karena hari Kamis 18 Mei 2023, libur. SK pencopotan Bambang Pardede baru diserahkan pada Jumat 19 Mei 2023. Safruddin mengatakan SK itu, diserahkan melalui Sekretaris Dinas PUPR Sumut.
"SK (pencopotan) diserahkan kepada Bambang melalui sekretaris," tutur Safruddin.
Safruddin menjelaskan bahwa Gubernur Sumut, menunjuk Marlindo Harahap Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut, hingga ditetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.
Safruddin secara buka-bukaan mengungkapkan pencopotan Bambang dari Kadis PUPR Sumut, tidak lepas kinerja kurang baik terkait mega proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan Dinas PUPR saat ini, senilai Rp 2,7 Triliun.
"Di tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih," jelas Safruddin.
Untuk diketahui pengerjaan mega proyek tersebut, tengah berjalan dilakukan PT Waskita Karya bersama KSO. Sedangkan, progres dikerjakan baru 38,08 persen.
